Payakumbuh, Prokabar — Kepolisian Resor Payakumbuh, Polda Sumbar terus meluncurkan program inovatif di tengah-tengah masyarakat.
Sukses dengan program aplikasi berbasis IT Polisiku dan transparansi pelayanan, maka Selasa (25/2) kemarin, Kapolres AKBP Doni Setyawan merangkul Pemkab dan Pemnag di wilayah administratif Limapuluh Kota yang masuk wilkum Payakumbuh, membentuk Satgas Karhutla.
“Atas nama Pemerintah Nagari, kami bangga dan apresiasi yang tinggi dengan kepedulian Kapolres panutan pak Doni (AKBP Doni Setyawan,-red),” kata Walinagari Situjuah Batua, Situjuah Limo Nagari, DV Dt Tan Marajo.
Hal itu diungkapkan Tan Marajo, dalam Focus Group Discution (FGD) yang digelar Polres Payakumbuh. Hadir dalam kegiatan itu, selain Kapolres dan PJU Polres, Kadis PUPR Limapuluh Kota Yunire Yunirman, Kepala Pelaksana BPBD Lima Puluh Kota Joni Amir dan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Eki Hari Pratama dan seluruh walinagari se wilkum Payakumbuh.
“Situjuah Batua, sebelumnya memiliki 4 Pernag Krusial. Yang salah satu nya mengatur tentang Karhutla. Jadi, ada korelasi yang jelas, dengan kegiatan yang difasilitasi pak Kapolres sekarang,” jelasnya.
Kapolres Doni Setyawan menyebut, perlu dibentuk Satgas Karhutla dengan Melibatkan Semua Pihak dengan leading Sektor BPBD Limapuluh Kota
“Saat ini yang menjadi acuan penanganan Karhutla adalah Provinsi Riau dengan menggunakan aplikasi Lancang Kuning,” jelas Dony Setyawan.
Dia meminta, konsepkan strategi dengan mensinergikan sumber teknologi dan sumber daya manusia dan selaraskan dengan kondisi di Lima Puluh Kota
“Paparkan situasi, jumlah karhutla, dan strategi dalam merubah kebiasaan masyarakat yang suka membakar lahan, serta bentuk strategi jangka panjang dalam penanganan Karhutla,” tutur Kapolres.
Berdasarkan penelitian, kata Dony Setyawan, 80 % penyebab kebakaran karena ulah manusia baik itu personal maupun Korporasi.
“Maka, perlu dibentuk Satgas- Satgas dengan rumusan tugas yang jelas dan tanggung jawab yang jelas,” demikian Doni Setyawan.
Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Eki Hari Pratama mengaku, hakikat FGD adalah meminta pokok-pokok pikiran semua pihak dalam merumuskan permasalahan, early warning system, kesadaran terhadap bencana, manajemen penanganan bencana sehingga terbentuk sistem yang baik.
“Pembakaran lahan terjadi saat petani membuka lahan perkebunan, untuk Wilkum Polres Payakumbuh terdapat di Lareh Sago Halaban, Sebagian Situjuh,” katanya.
Kepala BPBD Limapuluh Kota Jhoni Amir mengatakan, sudah ada Peraturan Bupati tentang Karhutla namun setiap tahun dirubah sesuai situasional.
Dia merinci, infografis bencana Limapuluh Kota tahun lalu. Untuk banjir (39 kejadian), kebakaran hutan dan lahan ( 3 kali kejadian), angin puting beliung dan longsor beberapa kali.
Kepala UPTD KPHL Lima Puluh Kota diwakili Kasi Perlindungan KSDAE dan PM Ismet Fanani mengatakan, kewenangan Dinas kehutanan berada dibawah Pemerintah Provinsi.
Dinas kehutanan, kata dia, membentuk MPA (Masyarakat Peduli Api) yang sudah ada di Nagari-Nagari untuk penanggulangan Karhutla seperti di Sungai Balantiak.
“PPHBN dibentuk dan di SK kan oleh Walinagari untuk Penanganan Karhutla di Nagari dan sudah ada dana intensif sebanyak Rp. 200.000,- perbulan dengan dibayarkan per Triwulan,” jelasnya.
Kadis PUPR Limapuluh Kota Hj Yunire Yunirman mengatakan, kebakaran hutan akan berakibat kepada longsor dan terdapat 3 tipe jalan. Yaitu jalan nasional, jalan Provinsi, dan jalan Kabupaten. “Alat-alat berat stand-by di daerah-daerah rawan namun jika ada daerah yang jauh dari alat akan lama menunggu alat,” katanya.
“Membangun infrastruktur sangat mahal, sedangkan dana terbatas. Setelah bencana selesai, maka PUPR akan memberikan bantuan dengan pasir karung, turab, dan lain-lain,” kata Yunire. (Vbm)
