Tanah Datar, Prokabar – Bupati meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Tanah Datar untuk memberikan contoh baik dan menjadi garda terdepan dalam penegakan protokol kesehatan.
Hal ini terkait penyebaran Covid 19 yang kian masif, dimana positif rate covid 19 sumbar saat ini rata-rata 16 persen. Artinya, dari 100 orang yang melakukan uji usap, 16 orang di antaranya positif Covid-19.
“Tadi malam saya menyimak zoom meeting bersama Wakil Gubernur, Staf Ahli Menteri Kesehatan sekaligus Kepala Laboratorium Unand dr Andani, wali kota/bupati, direktur rumah sakit, Kadis Kesehatan Sumbar, wartawan, dan lain-lain. Faktanya, hari ini
positif rate covid-19 sumbar rata-rata 16 persen. Artinya, dari 100 orang yang dites, 16 orang di antaranya positif,” ungkap Eka Putra, Senin (19/4).
Dalam zoom meeting tersebut ungkap Bupati, semua rumah sakit rujukan covid saat ini sudah penuh, kekurangan alat kesehatan dan kekurangan sumber daya manusia. Mirisnya, saat ini cluster baru muncul justru di kampung-kampung, tidak di perkotaan lagi.
Eka juga menyebut, beberapa kali mengikuti Safari Ramadan, ia menemukan masih banyak masyarakat atau jemaah masjid yang abai akan protokol kesehatan.
“Sama-sama kita lihat semuanya abai, kepatuhan terhadap protokol kesehatan sangat rendah. Saya beberapa kali mengikuti Safari Ramadan, di masjid sangat banyak yang tidak pakai masker.
Artinya apa? saat ini kita sedang berada dalam kondisi yang sangat bahaya, berada dalam kondisi rawan,” sambung Eka.
Eka juga menyinggung pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggar protokol kesehatan masih belum maksimal.
Tidak hanya itu, upaya sosialisasi protokol kesehatan tracing dan testing juga dinilai belum maksimal
“Di pasar-pasar, di rumah-rumah ibadah, di tempat makan dan tempat umum lainnya, begitu banyak orang mengabaikan protokol kesehatan,” ujarnya.
Guna menimalisir penyebaran dan juga sebagai bentuk evaluasi penanganan Covid-19 di Tanah Datar, Bupati akan mempertanyakan kepada OPD terkait apa saja yang telah dilakukan.
“Saya minta laporan dari seluruh OPD terkait. laporan apa yang sudah dilaksanakan dan apa capaiannya, serta rencana ke depan. Satpol PP, sudah berapa yang diberikan penindakan perda adaptasi kebiasaan baru (AKB), Dinkes berapa persentase vaksinasi, status zonasi tanah datar sekarang seperti Dinas Kominfo, apa bentuk sosialisasi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan, dinas PMDPPKB bagaimana upaya kita mendorong nagari-nagari terus menggalakkan kampanye melawan covid-19 ini, serta OPD lainnya, ” Tutup Eka. (eym)
