Dharmasraya, Prokabar — Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani, bersama Wakil Bupati Leli Arni, didampingi Sekda H. Adlisman, Inspektur Andy Sumanto, dan Kepala Badan Keuangan Daerah, Asril, menerima kunjungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat, di ruang kerja bupati, Jumat (11/4/25).
Hal tersebut, merupakan tindak lanjut dari penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024, telah diserahkan oleh Annisa ke Kantor BPK Sumbar di Padang..
Tim BPK dipimpin Irdham Riyanda, beranggotakan 9 orang. Dijadwalkan akan melakukan pemeriksaan selama 30 hari kerja. Dimulai sejak tanggal 8 April hingga 7 Mei 2025.
Menurut Annisa, bahwasanya pemerintah Kabupaten Dharmasraya akan selalu berkomitmen dalam memberikan dukungan selama proses audit berlangsung. Bukan itu saja. Kesiapan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) telah melengkapi data dan dokumen dibutuhkan.
“Kita harapkan. Hasil pemeriksaan ini, akan memberikan opini terbaik atas laporan keuangan daerah. Sehingga menjadi cerminan tata kelola secara akuntabel” Sebut Annisa
Ia juga menambahkan, bahwasanya opini wajar tanpa pengecualian (WTP) akan menjadi modal penting dalam meningkatkan kepercayaan. Baik tingkat Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Untuk mengalokasikan dana APBD Provinsi maupun APBN ke Kabupaten Dharmasraya.
Annisa juga menegaskan, jika dalam pemeriksaan. Terdapat, atau ditemukan hal tidak sesuai dengan prosedural aturan berlaku. Dirinya, tidak akan menutupi. Dengan harapan melahirkan administrasi pemerintahan yang bersih.
“Bagi kami, hasil pemeriksaan BPK adalah bagian dari upaya perbaikan dan evaluasi penataan pemerintahan ke depan,” sebutnya. .
Apabila ditemukan kendala, atau hambatan selama proses audit. Baik teknis, maupun secara adminstratif. Annisa berpesan kepada tim BPK, agar langsung menghubungi dirinya. Hal ini, merupakan komitmen dirinya bersama Wabup mendukung proses audit, sehingga berjalan dengan lancar.
Sementara itu, Wakil Bupati Dharmasraya Leli Arni, juga menambahkan. Audit dilaksanakan saat ini, merupakan bagian penting dalam sistem pengawasan dan kontrol keuangan daerah. Demi terlaksananya tata kelola pemerintahan lebih baik. (Fatafza)
