Bupati dan Ketua DPRD Dharmasraya Sepakat Anti Terkait Praktek Korupsi

Penulis -

Kamis, 22 Mei 2025 - 09:18 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Dharmasraya, Prokabar – Bupati Dharmasraya, Annisa Suci Ramadhani didampingi Ketua DPRD Jemi Hendra, ST., ikuti rapat koordinasi nasional diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, di Jakarta, Rabu (21/5/25)

Kegiatan, dalam rangka memperkuat sinergi pemerintah daerah dengan KPK. Bertujuan sebaai upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi di Kabupaten Dharmasraya. Hal ini, ditandai dengan pembubuhan tandatangan oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD .

Komitmen tersebut mencakup delapan poin utama. Diantaranya, menolak gratifikasi, mendukung penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, melaksanakan perencanaan dan penganggaran APBD secara tepat waktu dan transparan.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Pemiab Dharmasraya, telah menyatakan kesiapan dalam memitigasi delapan area rawan korupsi dipetakan oleh KPK. Pertama dalam perencanaan dan penganggaran APBD. Dengan memastikan proses perencanaan dan penganggaran dilakukan secara transparan, partisipatif, dan berbasis data.

Selanjutnya, dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Akan mendorong proses pengadaan yang terbuka dan kompetitif melalui sistem e-procurement. Untuk Perizinan, akan menerapkan percepatan reformasi pelayanan perizinan. Agar mudah diakses dan bebas dari pungutan liar (Pungli).

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selain itu, bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Akan memperkuat fungsi pengawasan internal dan menjamin secara independensi. Terkait dengan Manajemen ASN. Lebih menegakkan meritokrasi dan menghindari jual beli jabatan dalam sistem kepegawaian.

Untuk lebih mengoptimalkan Pendapatan Daerah. Pemkab akan meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara adil dan akuntabel. Sementara untuk Manajemen Aset Daerah. Akan menyusun tata kelola aset yang tertib administrasi dan hukum.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Terakhir, sistem Tata Kelola Dana Desa. Akan memastikan penggunaan tepat sasaran dan transparan, melalui pelibatan masyarakat.

Bukti komitmen Annisa dalam memgelola pemerintahan bersih dan akuntabel. Pemkab Dharmasraya telah menelorian Surat Edaran Nomor: 100.3.4.2/929/Inspektorat-2025. Melarang aparatur sipil negara (ASN) menerima atau memberikan gratifikasi, khususnya menjelang hari raya. (Fatafza)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB