Batusangkar, Prokabar – Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat karena hingga kini belum dapat melaksanakan Musyawarah Nagari (Musnag).
Alasan utamanya adalah belum terbitnya Surat Pemberitahuan Penghentian Penyelidikan (SP3) dari Kejaksaan Negeri Tanah Datar terkait pemeriksaan dana desa dan BUMNAG.
Ketua BPRN Gurun Irwan Dt. Paduko Boso menjelaskan bahwa pihaknya sudah menyurati Kejaksaan Tinggi terkait tindak lanjut pemeriksaan tersebut.
“Kami khawatir jika Musnag dipaksakan, akan muncul persoalan baru di nagari, termasuk potensi pidana bagi BPRN,” ujar Irwan Dt. Paduko Boso.
Menurutnya, situasi di Nagari Gurun saat ini belum sepenuhnya kondusif. Terdapat sejumlah persoalan, di antaranya saling lapor di Polres Tanah Datar, perkelahian antara Wali Nagari dengan Parik Paga Nagari, serta keberadaan KAN tandingan. BPRN juga mengaku telah menyampaikan laporan ke Dinas PMD-PPKB, namun belum mendapat tindak lanjut.
BPRN menegaskan tetap menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi dengan camat serta pemerintah daerah. Pihaknya akan menunggu proses hukum di Kejaksaan Negeri Tanah Datar sebelum melaksanakan Musnag.
















