Daerah

BPK : Belanja Modal Berpotensi Terjadinya Penyimpangan dan Penyalahgunaan

Dibaca : 246

Tanah Datar, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mampu meraih prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah sebanyak 9 kali, dimana 8 kali diantaranya diperoleh secara berturut-turut. Prestasi ini tentu sangat diharapkan untuk bisa pertahankan di tahun ini dan tahun-tahun akan datang, karena dengan pengelolaan keuangan yang baik tentu akan tercipta hasil pembangunan yang baik juga.

Hal ini disampaikan Bupati Tanah Datar Zuldafri Darma saat audiensi dengan tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar, Minggu (14/2) di Indo Jolito Batusangkar.

Menurut H. Zuldafri Darma, pemeriksaan keuangan yang dilakukan, tidak hanya untuk melihat dan menilai pelaksanaan pengelolaan anggaran dan keuangan daerah saja, namun lebih dari itu.

“Kunjungan tim BPK ini juga bisa menjadi sarana untuk sosialisasi dan bimbingan kepada aparatur kita di Tanah Datar, tentang tata cara terkini dalam mengelola keuangan sehingga tidak salah, terutama pengelolaan keuangan dalam masa Pandemi Covid-19 saat ini,” katanya.

Di kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan terima kasih atas saran dan penekanan yang disampaikan tim BPK.

“Aparatur kita diharapkan selalu kooperatif dalam penyampaian data yang diminta BPK dengan sebenar-benarnya sesuai waktu yang telah ditetapkan, sehingga pemeriksaan bisa berjalan baik,” harapnya.

Sementara itu Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Sumatera Barat Yusnadewi didampingi tim pemeriksa, menyampaikan Tim BPK telah berada dan melaksanakan tugasnya di Tanah Datar sudah dalam waktu 2 minggu untuk pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2020.

“BPK melalui tim pemeriksa, sebenarnya tidak mencari mencari-cari kesalahan, namun lebih kepada pengawasan dan perbaikan pengelolaan yang dilakukan sehingga tidak berlawan dengan hukum dan merugikan negara,” ujarnya.

Sebagai salah satu tugas rutin, tambah Yusnadewi, pemeriksaan disamping bisa sarana memberi masukan kepada Pemerintah Daerah, namun juga salah satu cara agar program pembangunan bisa berjalan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

“Belanja Modal menjadi salah satu sektor yang menjadi perhatian utama tim pemeriksa, karena potensi penyalahgunaan dan penyimpangan ada di sana,” tukasnya. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top