Tanah Datar, Prokabar – Ketua DPRD Tanah Datar bersama Komisi 3 sambangi RSUD Hanafiah guna mendengar langsung terkait mangkraknya pembangunan poliklinik dan kelangkaan obat yang terjadi. Berdasarkan informasi dalam pertemuan itu, kelangkaan obat di RSUD Hanafiah telah berlansung sejak bulan Mei 2019.
Direktur RSUD Afrizal mengatakan, terkait kelangkaan obat di RSUD terjadi karena terlambatnya pembayaran klaim oleh BPJS kesehatan kepada pihak rumah sakit.
Alhasil, pihak rumah sakit kesulitan untuk mencukupi mengakomodir ketersedian obat bagi pasien. Dihadapan ketua dan komisi 3 DPRD, Afrizal juga mengatakan jika sampai saat ini masih terdapat tunggakan BPJS kepada pihak rumah sakit lebih kurang sebesar Rp15 Miliar.
“Akibat kelangkaan obat, sebagian pasien kronis harus mendapatkan sebagian obat. Jika pasien harus mendapatkan obat untuk satu bulan, maka diberikan untuk 15 hari dulu, nanti kembali lagi, baru diberikan 15 hari lagi.
Kondisi lainnya, pasien harus menebus obat ke apotik, dan kemudian baru bisa diganti oleh pihak RSUD. Karena pihak RS tidak bisa membeli langsung obat keluar. Jadi tidak ada pasien yang tidak mendapatkan obat,” ucap Afrizal.
Lebih lanjut, Afrizal mengaku juga telah melakukan berbagai upaya agar pihak BPJS sesegera mungkin membayarkan klaim yang telah diajukan. Namun, sampai saat ini tak kunjung mendapatkan jawaban yang memuaskan karena ketersedian uang pembayaran yang tidak memadai.
“Berbagai upaya telah kita lakukan Agar BPJS membayarkan klaim yang diajukan. Waktu itu ada pertemuan di Indo Julito, dengan kondisi BPJS saat itu, BPJS ibarat sudah angkat bendera putih. Kasarnya, uang yang akan dibayarkan itu tidak ada. Kita juga sudah kirim surat terkait pembayaran ke BPJS,” ucap Afrizal.
Pada kesempatan itu, Afrizal juga mengungkapkan, adanya pemutusan kerjasama oleh BPJS dengan 2 rumah swasta di Tanah Datar turut berdampak dengan meningkatnya pasien di RSUD Hanafiah. Peningkatan kunjungan pasien terjadi lebih kurang sekitar 30 persen.
“Saat ini, setiap harinya pasien yang datang untuk berobat itu ada sekitar 500 orang. Memang terjadi peningkatan karena tidak kerjasamanya BPJS dengan dua pihak RS swasta.,” ujarnya lagi.
Selain krisis obat, akibat nunggaknya pembayaran BPJS itu juga terlambatnya pembarayan gaji pegawai BULD.(eym)
