Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

Betty : Diamanahkan Undang Undang, Nagari Pantas Berikan Layanan Prima Ke Masyarakat

Dibaca : 529

Tanah Datar, Prokabar — Memberikan layanan prima, cepat disegala bidang dinilai Betti Sadiq Pasadigoe sebagai hal terpenting dalam menjalankan roda pemerintahan. Komunikasi dengan unsur pemerintah di garda terdepan yaitunya nagari juga perlu dilakukan guna menciptakan layanan prima kepada masyarakat.

“Sebagai contoh, ada rumah tertimpa pohon kayu. Selama ini mereka punya dana khusus untuk itu (recovery) namun mereka harus menunggu dulu dengan kabupaten (persetujuan). Ini menjadi kendala. Ini yang seharusnya tidak terjadi,” ucap Betti.

Tidak sampai disitu, pelayanan satu pintu atau yang kerap disebut dengan mall publik sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ditingkat nagari menurutnya, perlu diciptakan sebuah pelayanan khusus, dimana pelayanan seperti KTP,KK dan sebagainya akan berada ditingkat nagari kedepannya.

Selain memangkas birokrasi yang selama ini dinilai memberatkan, tentu dengan hadirnya pelayanan di nagari akan lebih memudahkan dan tidak ada pelayanan yang menghambat masyarakat. Sebagaimana amanah regulasi UU nomor 09 Tahun 2015 tentang pemerintahan daerah mengamanahkan bahwa pemerintahan terendah adalah desa (nagari) berarti sangat layak dan pantas kedepannya kita melimpahkan wewenang kabupaten kepada nagari untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Kalau ini dilakukan maka akan terjawab sudah keresahan masyarakat selama ini. UU. 9 Tahun 2015 adalah (perubahan kedua UU 23 Tahun 2014 ttg pemerintah daerah)

Selanjutnya Betti Menegaskan “Perlu adanya pelayanan 0.0, dimana pelayanan seluruh data base yang ada di nagari harus terdata di pemerintahan nagari dan terkoneksi ke pemerintah Kabupaten. umpamanya, kalau ada masyarakat kita yang sakit dan harus dirujuk ke kota padang contohnya. Ternyata sampai di padang mereka memang mendapatkan pelayanan, tapi harus ada syarat sebagai administrasinya. Mereka tidak membawa persyaratan itu, disinilah peran nagari dan kabupatrn, tinggal klik saja, masyarakat mendapatkan persyaratan yang mereka inginkan,” ujarnya.

” walaupun masyarakat itu dirantau sekalipun, namun KTP kampung halaman, kalau ada urusan segala macam dia tidak perlu pulang untuk jemput,” tambahnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, dalam menyusun RPJMD tetunya harus mendepankan aspirasi masyarakat. Program program pemerintah, mesti disosialisasikan ke masyarakat, dan hal ini guna mengetahui apa betul program yang dibuat merupakan keinginan dan impian dari masyarakat itu sendiri.

“Sebagai contoh lagi, di Andaleh. Masyarakatnya ada berprofesi sebagai pengambil nira, tiap hari hampir sebagian masyarakat mengambil air nira. Dikasih pelatihan mengambil nira, tentu bagi masyarakat itu bukan hal yang asing. Sehingga perfomance mereka seharusnya meningkat, justru malah tidak meningkat,” ungkap mantan Direktur Keuangan PT Semen Padang itu.

Dalam memberikan pelayanan yang prima lanjutnya, jika biasanya perangkat nagari mesti datang ke kabupaten untuk berkordinasi terkait hal hal yang dibutuhkan oleh masyarakat, kedepan bisa dipangkas dengan memamfaatkan teknologi yang ada saat ini.

Begitu juga dengan pembangunan, khsusnya pada sektor infrastruktur. Menurutnya, perlu komunikasi dan duduk bersama antara pemerintah dengan ninik mamak tungku tigo sajarangan. Hal ini, agar pembangunan yang hendak dilakukan pemerintah, baik bersumber dari APBN, APBD atau DAK tidak mengalami kendala dilapangan.

“Nanti semua pembangunan itu akan terlebih dahulu melibatkan, atau meminta saran dan masukan dari tungku tigo sajarangan dan bundo kanduang. Kita ingin pembangunan itu dirasakan oleh masyarakat. Kendala itu tidak hanya datang dari dalam, tapi juga dari luar, yaitunya masyarakat. Karena mereka merasa tidak dilibatkan,” tutup Betti.(eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top