Bawaslu Tanah Datar Sosialisasikan SIPS, Permohonan Sengketa Pilkada Bisa Online

Penulis -

Rabu, 26 Februari 2020 - 11:53 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Datar, Prokabar – Peserta pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 dapat mengajukan sengketa secara online melalui Sistim Informasi Penyelesaian Sengketa (SIPS) yang dibuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

“Peserta Pilkada, baik melalui jalur parpol atau perseorangan dapat melakukan permohonan sengketa melalui SIPS sehingga tidak harus datang ke Kantor Bawaslu,” ucap Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa Bawaslu Sumatera Barat Alni, SH.MKn saat sosialisasi kepada pengurus Parpol di Kantor Bawaslu Tanah Datar, kemarin.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Ia menyebut aplikasi SIPS ini disiapkan agar parpol mengetahui adanya sistem cepat dalam melaporkan sengketa proses Pilkada.

Dijelaskan, sengketa yang bisa dilaporkan melalui aplikasi SIPS ini antara lain dianulirnya persyaratan pasangan calon (paslon) oleh KPU yang dituangkan dalam surat keputusan, sengketa zona kampanye, dan sengketa daftar pemilih serta sengketa lainnya di luar sengketa hasil.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

“Ada beberapa jenis sengketa yang bisa dilaporkan melalui SIPS ini dan laporan melalui SIPS juga bisa terus dipantau perkembangannya oleh pelapor,” ucap Alni.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Tanah Datar Hamdan, M.PdE mengharapkan agar peserta Pilkada dapat memahami mekanisme pengajuan permohonan sengketa proses pemilihan serta penyelesaiannya.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

“Sosialisasi SIPS ini hendaknya dapat memberikan pemahaman konkret kepada partai politik terhadap penyelesaian sengketa proses Pilkada,” tuturnya.

Koordinator Divisi Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Tanah Datar memaparkan seputar objek sengketa, permohonan dalam sengketa proses, termohon dalam sengketa proses dan waktu dalam permohonaan dan musyawarah penyelesaian sengketa proses. (*)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB