Pasbar, Prokabar – Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, mulai melakukan pemetaan indeks kerawanan Pemilihan Kepala Daerah 2020.
“Kita memprediksi konsentrasi masa dan pemilih masuk kategori cukup rawan. Sebab, saat pilkada biasanya jumlah peserta sedikit dan rawan terjadi gesekan,” kata Ketua Bawaslu Pasaman Barat, Emra Patria di Simpang Empat, Kamis (18/7).
Selain pemetaan kerawanan secara internal, Bawaslu juga mengakomodir informasi dan masukan dari sejumlah organisasi kepemudaan, lembaga swadaya masyarakat dan media massa sebagai mitra pengawasan selama tahapan pemilu nantinya.
Ia mengaku kerawanan pilkada akan berbeda dengan pemilu serentak pada April lalu, karena pada pilkada nanti jumlah peserta akan sedikit sehingga membuat konsentrasi masa terpecah di beberapa titik dan dukungan saja.
“Hal itu sangat rawan terjadi gesekan. Tentu diharapkan nantinya pemetaan itu dapat bahan untuk pengawasan dan mencari antisipasinya,” ujarnya.
Pihaknya juga berupaya mengawasi data pemilih dan meminta KPU selaku penyelenggara memastikan data pemilihan dengan optimal dan tidak muncul daftar pemilih khusus dalam jumlah yang sangat banyak.
“Kita juga akan memberikan pengawasan khusus terhadap Aparatur Sipil Negara yang dinilai sangat rawan terlibat politik praktis saat pilkada terutama pemilihan bupati dan gubernur,” katanya.
Menurut dia, dalam pengawasan dibutuhkan langkah pencegahan dan sosialisasi baik secara lembaga atau personal.
Meskipun masuk dalam kategori daerah sangat rawan gesekan di Sumbar, Bawaslu meyakini pelaksanaan pemilihan kepala daerah bupati dan gubernur nanti bisa berjalan lancar.
“Bawaslu dan KPU serta instansi terkait lainnya sudah memulai tahapan dan berupaya mencegah munculnya polemik atau gesekan masa saat pemilu nantinya,” katanya. (*/mbb)
