Pasaman, Prokabar — Sejak dimulainya masa kampanye, ternyata Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Pasaman, sudah membubarkan 32 pertemuan calon legislatif (Caleg) di daerah itu. Semua pertemuan oleh Caleg-caleg itu dibubarkan, tak lain karena tidak mengantongi izin Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) dari pihak kepolisian.
“Tidak ada STTP-nya, maka dari itu kita bubarkan. Ini aturan, tidak bisa disepelekan,” kata Ketua Bawaslu Pasaman, Rini Juita, Selasa (19/3).
Diakui Rini, keseluruhan pelanggaran kampanye, kata Rini, dilakukan para Caleg dari hampir semua partai politik. Mulai dari tingkat DPR RI, DPD, DPRD Provinsi hingga kabupaten.
Diakui Rini, penertiban aktivitas kampanye Caleg tanpa izin tersebut paling tinggi terjadi di kecamatan, Padang Gelugur, Lubuk Sikaping, Mapattunggul, Bonjol, Rao Selatan dan Mapattunggul Selatan.
“Sementara, kecamatan kecamatan tersisa jumlahnya relatif kecil, seperti di Panti, Tigo Nagari, Rao, Duo Koto, hingga Simpang Alahan Mati,” kata Rini.
Dirinci Rini, di Padang Gelugur, ada enam pertemuan yang dibubarkan Panwascam setempat. Di Lubuk Sikaping lima pertemuan dan di Mapattunggul empat pertemuan. Di Bonjol, Rao Selatan dan Mapattunggul Selatan masing-masing ada tiga pertemuan.
Rini mengakui, upaya penertiban kampanye oleh pihaknya kerap mendapat protes dari beberapa partai politik. Namun, menurutnya, izin kampanye merupakan unsur penting, karena ada aktivitas mengumpulkan warga dalam momentum politik sehingga harus sesuai aturan yang berlaku. (Ola)
