Lubuk Basung, Prokabar — Bawaslu Agam kembali merangkul mahasiswa agar berperan aktif dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah 2020. Sosialisasi menghadirkan narasumber Abrar, Dosen UIN Imam Bonjol Padang, sekaligus Kepala Yayasan Sumatera Tawalib Inyiak Rasul Padang Panjang.
“Tanpa keterlibatan warga, itu bukan namanya pilkada. Membiarkan politik uang adalah kezaliman,” ungkap Abrar saat memberikan materi kepada sejumlah mahasiswa di Kantor Bawaslu Agam, Lubuk Basung, Minggu (22/11).
Mahasiswa itu harus kritis lanjutnya. Harus mampu menulis dan menuangkannya ke Media Massa seperti koran, buletin, majalah atau media mainstream lainnya. “Mahasiswa juga bisa berperan mengawal pembuatan undang-undang atau peraturan, karena memiliki kecerdasan intelektual atau akademisi. Dengan demikian, peranan selaku generasi muda dapat membantu kemajuan bangsa dan negara,” terangnya.
Partisipasi merupakan kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintahan (public policy) seperti memberikan suara dalam pemilu.
Terdapat beberapa jenis partisipasi, seperti pemain atau pelaku disebut juga gladiator. Ada penonton atau spectators. Bahkan ada juga apatis atau golput.
“Kenapa semua pihak harus berpartisipasi? Karena itu wujud implementasi kedaulatan rakyat, memastikan kedaulatan itu tidak dikianati, memberi peran political Efficacy atau efek politik kepada rakyat, bangsa dan negara,” ulasnya.
Pentingnya pengawasan partisipatif karena dapat menjaga kualitas proses dan hasil pemilu. Mengganggu konsolidasi kecurangan para oknum tertentu hingga proses pemilu berlangsung jujur, adil, langsung dan rahasia.
Sementara itu, Okta Muhlia (Koordinasi Devisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, menjelaskan terdapat beberapa masalah Demokrasi. Pertama absen kritis masyarakat sipil. Kedua kaderisasi partai politik. Tiga, pemilihan biaya tertinggi karena masifnya politik uang. Empat, kabar bohong atau berita palsu. Lima, rendahnya kesadaran berpolitik warga. Dan enam, masalah intoleransi terhadap kelompok minoritas atau SARA.
“Kabupaten Agam masuk Indek Kerawanan Tertinggi nomor 7 di Nasional atau di Indonesian. Hal ini membuat perhatian banyak pihak banyak ke Agam dan banyak pihak membantu pencegahan kerawanan atau konflik. Meski demikian, Bawaslu Agam bersama mitra kerja lainnya, harus tetap tidak boleh lengah. Berharap kualitas pemilih dan hasil partisipasi masyarakat meningkat semakin lebih baik,” pungkasnya. (rud)
