Tanah Datar, Prokabar – Pengamat politik Universitas Andalas Asrinaldi menilai, jika adanya kenaikan belanja bantuan sosial dalam pengajuan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2020 di kabupaten Tanah Datar, patut untuk dipertanyakan.
Kenaikan rancangan anggaran yang fantastis jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya otomatis dapat menimbulkan asumsi publik terkait kenaikan anggaran tersebut.
Menurut Asrinaldi, sepanjang kenaikan anggaran belanja bantuan sosial itu sesuai dengan aturan yang berlaku, tidak lah akan menjadi sebuah masalah. Meski demikian, kenaikan rancangan anggaran yang cukup fantastis, maka bisa dipastikan akan menjadi pertanyaan ditengah tengah masyarakat. Terlebih, tahun 2020 adalah tahun politik.
” Yang jadi pertanyaan publik itu, mengapa sepanjang 2019 ke 2020 naiknya sangat fantastis. bisa saja asumsi orang kaitannya dengan pilkada. Pilkada itu dalam konteks bantuan bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah daerah. Terlebih yang bakal bertarung dalam pilkada itu adalah petahana. Dengan adanya bantuan bantuan itu, masyarakat akan simpati dengan petahan karena ada bantuan itu. Terutama masyakat kurang mampu,” ucap Asrinaldi.
Lebih lanjut ia mengatakan, terkait adanya kenaikan anggaran belanja bantuan sosial itu, terlebih kenaikan anggaran itu hampir dua kali lipat dibandingkakan tahun sebelumnya. Selain itu, Pemerintah daerah harus transparan terkait penggunaan bantuan tersebut nantinya.
“Perlu, pemerintah daerah harus transparan. Mengapa kenaikannya begitu fantastis. Harus dijelaskan,” tambah Asrinaldi.
Meski adanya kenaikan yang fantastis, Asrinaldi mengatakan jika kenaikan itu sesuai dengan permendagri, hal tersebut tidaklah akan menjadi masalah. Pasalnya pengunaan dana bansos telah diatur oleh peraturan menteri dalam negeri.
“Untuk penerima bansos juga telah ditetapkan, jika penerima bansos itu perorangan, harus ada by name by address juga itu. Kalau tidak seperti itu, tentu akan jadi temuan,” tutup Asrinaldi.
Sebelumnya, dalam Rancangan APBD Tanah Datar tahun anggaran 2020, Belanja tidak lansung Tanah Datar teridiri dari belanja pegawai sebesar Rp521,858 miliar, belanja hibah sebesar Rp36,125 miliar, belanja bantuan sosial sebesar Rp6,424 miliar. Belanja bagi hasil kepada pemerintahan nagari sebesar Rp4,247 miliar. Belanja bantuan keuangan kepada provinsi, pemerintahan Nagari dan partai politik sebesar Rp185,906 miliar. Serta belanja tidak terduga sebesar Rp. 10 miliar.
Namun, Jika dibandingkan pada R APBD 2019 lalu, pada tahun 2020 belanja bantuan sosial meningkat hampir 100%. Dimana pada R APBD tahun 2019, belanja bantuan sosial hanya dianggarkan sebesar Rp3,733 miliar, sedangkan untuk tahun 2020 sebesar Rp6,424 miliar. (eym)
















