Jakarta, Prokabar – Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumbar menyambangi DPRD DKI Jakarta untuk melakukan studi komparasi pembahasan APBD Perubahan 2024. Tim yang dipimpin langsung oleh Ketua Banggar sekaligus Ketua DPRD Sumbar, Supardi diterima oleh Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Rasyidi HY tanggal 12 Agustus 2024, di Gedung DPRD DKI Jakarta.
Dalam pertemuan tersebut salah satu yang menjadi pembahasan adalah anggaran APBD setelah keluarnya Keputusan MA tentang pembatalan Perpres No. 53 Tahun 2023 tentang Hak Keuangan Anggota DPRD.
“Saat ini Banggar DPRD Sumbar tengah melakukan pembahasan APBD Perubahan 2024, salah satu yang menjadi fokus adalah persoalan putusan MA tersebut, bagaimanapun ini akan mempengaruhi postur APBD Perubahan,” kata Supardi.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta menyebut juga tengah melakukan pembahasan APBD Perubahan.
“Di internal Banggar, ini juga masih menjadi perdebatan, namun solusinya sudah mengerucut, pada intinya adalah perkuat landasan hukum, jika tidak tentu akan merugikan anggota DPRD sendiri,” kata Rasyidi.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas tentang optimalisasi BUMD untuk mendapatkan PAD bagi daerah.
“PAD DKI dari BUMD sangat luar biasa, ini tidak terlepas dari peran Komisi C dan DPRD DKI yang selalu aktif melakukan pengawasan terhadap kinerja BUMD,” kata Kader PDI Perjuangan ini.
Kegiatan ini dihadiri oleh seluruh anggota Banggar didampingi oleh sekretariat DPRD Sumbar. Hasil dari studi komparatif ini menjadi salah satu acuan dalam pembahasan APBD Perubahan, yang direncanakan akan diketuk palu sebelum masa jabatan DPRD Provinsi Sumbar habis.(rls)
















