Padang, Prokabar – Bahaya laten Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Sumatera Barat (Sumbar) menjadi perhatian serius. Tak hanya mengincar kelompok muda, LGBT juga dikabarkan telah merambah ke berbagai sektor, termasuk pemerintahan dan aparat.
Dokter Spesialis Penyakit Dalam Konsultan Penyakit Tropis dan Infeksi RSUP M Djamil Padang, dr Armen Ahmad, mengungkapkan bahaya penyakit LGBT, salah satunya HIV, yang merupakan penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan.
Penularannya dapat terjadi melalui cairan tubuh, darah, sperma, cairan kemaluan wanita, dan cairan air susu ibu.
“Sekarang yang paling tinggi penularan HIV itu melalui hubungan seks sejenis,” kata Armenia, Senin (5/2).
Lebih penting daripada menghakimi pelakunya, menurut Armen, adalah memberikan edukasi kepada masyarakat, pendidik, dan orang tua tentang bahaya LGBT dan cara menghindarinya.
“Kita harus mendatangkan orang-orang yang sudah pernah terlibat LGBT, narkoba, dan pelacuran untuk memberi penjelasan di hadapan anak-anak, orang tua, dan mahasiswa,” sarannya.
Meningkatkan keimanan, ketakwaan, dan pengawasan di lingkungan juga menjadi kunci pencegahan.
Sekolah-sekolah homogen perlu diawasi lebih ketat karena dapat menjadi sarang berkembangnya LGBT.
Di Bukittinggi, Pemko setempat gencar memerangi kasus LGBT. Sepanjang tahun 2023, Satpol PP Bukittinggi telah mengungkap sekitar 74 kasus, yang didominasi oleh generasi muda.
“Sesuai instruksi Wali Kota, kita akan berantas LGBT ini sampai bersih di Bukittinggi,” kata Kasat Pol PP Bukittinggi, Joni Feri.
Selain LGBT, Satpol PP Bukittinggi juga berhasil mengungkap 45 kasus Pekerja Seks Komersial (PSK) dan 15 kasus waria sepanjang 2023.
Feri menegaskan, penyakit menyimpang ini harus diberantas bersama-sama karena sangat bertentangan dengan norma agama dan adat.
“Penyakit ini sangat berbahaya bagi masa depan generasi muda harapan bangsa, untuk itu kita sangat berharap kepada seluruh masyarakat untuk ikut bersama memberantas LGBT ini,” tegasnya.
Pemko Bukittinggi optimis dapat membersihkan perilaku menyimpang ini dengan keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat, tokoh masyarakat, dan perangkat nagari. (*/pk)
