Padang, Prokabar – Dalam rangka pembahasan APBD Perubahan 2019, Komisi I DPRD Padang mengunjungi Kota Depok. Dalam kunjungan kerja perdananya ke diluar pulau Sumatera, Komisi I DPRD Kota Padang fokus ke kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapedda) Kota Depok serta ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta.
Ketua Komisi I DPRD Kota Padang, Elly Thrisyanti menyampaikan, pilihan melaksanakan kunjungan kerja ke Pemko Depok dikarenakan untuk pembahasan APBD 2020 dan APBD Perubahan 2019 di kota tersebut sudah selesai dibahas dan disahkan.
“Komisi I DPRD Kota Padang ke Depok guna mempelajari tatacara dan pengalaman soal perubahan APBD. Dimana diketahui saat itu di Kota Depok adanya agenda acara nasional yang awalnya tidak ada tersusun dalam APBD. Pemko Depok pernah melakukan perubahan APBD yang berkaitan dengan acara nasional tersebut. Sementara Kota Padang sendiri juga akan melakukan perubahan APBD 2019, disamping itu karena Kota Padang juga akan menggelar acara nasional Penas Tani Januari 2020 tahun depan,” ujarnya.
Elly Thrisyanti juga menyebutkan tentang adanya aturan Dana Alokasi Umun (DAU) tambahan, dimana pemerintah telah menyediakan anggaran untuk penggunaan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 130 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
Ada tiga kategori yang ditentukan, yakni kelurahan yang masuk kategori sangat perlu ditingkatkan akan mendapat gelontoran dana sebesar Rp 384 juta, kelurahan kategori perlu ditingkatkan Rp 370,14 juta dan kelurahan dengan predikat baik akan memperoleh Rp. 352,94 juta.
“Kota Depok sendiri sudah mencairkan dana kelurahan tersebut sebesar Rp370 juta lebih tersebut perkelurahan. Dana kelurahan disalurkan guna meningkatkan kinerja pemerintahan desa. Jadi, siapkan kelurahan yang dapat melayani masyarakat lebih baik dan melayani penduduk lebih cepat,” kata politisi Gerindra itu.
Lebih lanjut sebut Elly Thrisyanti, mengatakan agar pencapaian realisasi kegiatan melalui dana DAU tambahan tersebut dapat berjalan dengan baik sesuai aturan, perlu dilakukan pembinaan kepada lurah dan bendahara kelurahan.
“Perlu sekali rasanya penangganan serius dari pihak BPKA, Bapedda dan seluruh Stakeholder ruang lingkup Pemko Padang untuk bagaimana bisa melalukan pembinaan terkait penggunaan anggaran tersebut. Pasalnya selama ini mereka tidak pernah mengurus anggaran langsung. Tetapi sekarang lurah langsung selaku penguasa pengguna anggaran.
Untuk itu kita inginkan pembinaan secara masif seperti dengan melaksanakan kegiatan Bimtek agar dalam menjalankan kegiatan dapat berjalan lancar sesuai prosedur dan aturan,” ujarnya.
Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kota Padang ke Kota Depok dan DKI Jakarta itu diikuti koordinator Wakil Ketua DPRD Kota Padang selaku Komisi I, Arnedi Yarmen, Ketua Komisi I, Elly Thrisyanti, Wakil Ketua Komisi I, Mur Ikhwan, Sekretaris Salisma serta anggota Komisi I, Jumadi, Jafar, Rustam Efendi, Pun Ardi, Manufer Putra Firdaus, Budi Syahrial.(mbb)
















