Tanah Datar, Prokabar – Aktifitas kerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemkab Tanah Datar mulai dikurangi oleh pemerintah setempat. Hal ini seiring dengan ditemukannya kasus positif dua orang pejabat eselon 2 dilingkungan pemerintah Tanah Datar. Asisten 1 Suhermen dan Sekretaris Dewan, Elizar.
Selain itu, juga ditemukan kasus orang terinfeksi covid 19 di bagian Hukum dan di Kantor Kesbagpol setempat. Pasca dinyatakan positif Covid 19, sebagian ASN yang pernah kontak erat dengan pasien terkonfirmasi mesti menjalani swab tes dan menunggu hasil pemeriksaan spesimen oleh laboratorium kedokteran UNAND.
Kabag Humas Pemkab Tanah Datar, Yusrizal mengatakan jika pembatasan aktifitas kerja yang diberlakukan itu telah sesuai Permenpan RB no 67 tahun 2020 tentang sistim kerja ASN dalam mengurangi resiko penularan Covid 19.
Dalam aturan tersebut mengatur kehadiran jumlah pegawai berdasarkan ketegori zonasi resiko kabupaten/kota. Selain itu, juga diperkuat dengan edaran Bupati Tanah Datar yang telah diterbitkan beberapa waktu yang lalu.
Yusrizal menjelaskan, jika waktu atau aktifitas masuk kerja ASN dibagi dua dari jumlah keseluruhan. Dimana sebagian ASN bekerja di kantor dan sebagian lainnya bekerja dari rumah. Pembatasan aktifitas kerja di kantor ini juga berlaku bagi seluruh ASN dilingkungan Pemkab Tanah Datar dan teknisnya diatur oleh kepala dinas dimasing masing OPD.
“Kemaren bapak Sekda memutuskan secara lisan, dan kita juga pernah mengeluarkan edaran Bupati sebelum ini waktu PSBB diterapkan. Dengan kondisi sekarang, waktu masuk kerja kembali kita berlakukan 50% di kantor dan 50%di rumah. Untuk waktunya diserahkan kepada masing masing pimpinan. Yang penting 50% bekerja dari rumah dan 50% lainnya bekerja di kantor. Itu secara bergantian,” ungkap Yusrizal saat ditemui di kantornya, Senin (14/9).
Sementara itu, sampai saat ini angka penyebaran covid 19 di Tanah Datar telah menyentuh angka 136 orang. Hampir separoh dari total orang terinfeksi tersebut telah dinyatakan sembuh, dan sebagian lainnya ada yang mendapatkan perawatan di RS rujukan pemerintah, karantina, dan isolasi secara mandiri. (eym)
