Jakarta, Prokabar – Tiga bulan sudah 2018 berjalan, namun ekonomi masih bergerak lambat. Pajak sudah dikejar, impor menjadi-jadi.
Impor garam, besi dan beras. Impor buah-buahkan dan sebentar lagi impor semen. Ekonomi diramalkan tumbuh kisaran 5 persen, di tengah Rp 60 triliun dana desa yang disebar ke seluruh negeri.
Sementara itu, Presiden Jokowi meresmikan tol demi tol namun di Jatim tol sepi karena tarif yang tinggi. UU mengamanatkan tarif tol harus naik sekali dua tahun, jika tidak tak balik modal. Didapat kabar tol Padang-Pekanbaru sejak peletakkan batu pertama Februari lalu sampai sekarang belum ada kemajuan.
Di lain sisi pemerintah tak hanya menggenjot tol agar biaya distribusi barang lebih murah dan lebih cepat sampai, namun juga menggenjot ekspor.
Ekspor tua semacam kopi dan kayu manis timpang. Kopi dalam perhatian serius, kayu manis tidak. Demikian juga halnya gambir dan minyak aksiri.
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso mengungkapkan, 2018 ekonomi global membaik. Maka kini saatnya pelaku dunia usaha bangkit mengepakkan sayap.
Ini sejalan dengan pendapat Kepala ekonom PT Bank Danamon Indonesia Tbk Anton Hendranata yang memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,27 persen untuk 2018. Lebih tinggi dibandingkan 2017 yang 5,04 persen.
Bisa jadi prediksi itu tepat, bisa juga tidak. Pada 2017 ekonomi disebut bagus dan infra struktur dibangun dimana-mana. Sayang 30 juta ton semen tak diserap pasar. Lalu membangun pakai apa, tepung?
Yang pasti pedesaan akan lebih tersenyum jika dana Rp 60 triliun terserap. Masalah klasik adalah perangkat desa takut berurusan dengan hukum yang tajam ke bawah tumpul ke atas.
Menkeu Srimulyani optimis dana desa bisa menggerakan ekonomi pedesaan. Masalahnya, petani tak terlalu bertumpu pada APBN, melainkan pada hasil tani mereka.
Pupuk memang saprodi penting, namun yang lebuh hebat adalah pestisida. Sayangnya pestisida dibikin di pabrik PMA, hanya airnya saja yang dari dalam negeri. Semua bahan baku diimpor. Harga jualnya naik minimal 10 persen setahun. Kebutihan pestisida memakan uang petani 50 persen dari total biaya produksi.
Dalam kondisi seperti itu maka pertumbuhan ekonomi diramalkan hanya bermain di level menengah atas, di bawah nasib akan selalu buruk karena petani berurusan dengan komiditi umur pendek, palawija. Bawang misalnya sebentar lain lalu jatuh. Demikian juga dengan cabe dan tomat.
Meski 2018 tapi aroma politik telah terasa dan puncaknya 2019, maka perhatian akan tersedot oleh urusan politik. Rakyat belum akan menikmati pertumbuhan ekonomi sebab persoalan dasar mereka selain biaya produksi yang tinggi, juga kebutuhan lainnya. Apa itu? BBM untuk kendaraan dan elpiji juga listrik yang mahal. Belum lagi biaya sekolah dan berobat.
Maka 2018 bisa jadi akan merupakan tahun angan-angan. (nrs)
