Trending | News | Daerah | Covid-19

Daerah

APBD Tanah Datar 2021 Disahkan, Anggaran di Dinas Pendidikan Luar Biasa

Dibaca : 122

Tanah Datar, Prokabar – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menyetujui R APBD TA 2021 untuk menjadi Peraturan Daerah, senin (30/11). Rapat paripurna dipimpin Ketua Rony Mulyadi Dt. Bungsu didampingi Wakil Ketua Saidani, dan dihadiri lansung oleh Pjs Bupati Tanah Datar, Erman Rahman.

Dalam laporanya, Saidani mengungkapkan, dalam pelaksanaan perumusan terhadap hasil pembahasan Ranperda Tanah Datar tentang APBD Tahun Anggaran 2021 telah menghasilkan kesepakatan bersama dengan Pemkab Tanah Datar dimana besaran pendapatan disepakati Rp1.300.353.564.926,-, besaran belanja disepakati Rp1.350.291.099.926,-, besaran belanja modal disepakati Rp172.381.428.659,-, sementara untuk belanja tak terduga Rp9.093.000.000,- besaran belanja transfer sebesar Rp93.397.867.558,- dan untuk pembiayaan dengan jumlah pembiayaan nettonya Rp49.937.535.000,-.

Sementara itu, lanjut Saidani, anggaran untuk 39 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terjadi penambahan ataupun pengurangan anggaran dari yang diajukan masing-masing OPD.

“Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terjadi penambahan sebesar Rp147.341.727.700,- dari sebelum pembahasan sehingga menjadi Rp449.306.977.818,-, sementara Sekretariat Daerah sebelum pembahasan diajukan Rp50.323.883.300,- berkurang Rp1.227.294.600,- sehingga disepakati Rp49.096.588.700,-,” lanjutnya.

“Dalam pembahasan ini, 8 fraksi DPRD Tanah Datar yang disampaikan melalui masing-masing juru bicara menyampaikan dapat menerima dan menyetujui Ranpeda ini ditetapkan menjadi Perda,” ucap Saidani.

Sementara itu Pjs. Bupati Erman Rahman dalam sambutannya menyampaikan untuk mempertahankan prestasi dalam pengelolaan keuangan daerah, Pjs. Erman Rahman meminta kepada kepada seluruh ASN untuk melaksanakan tiga poin penting.

“Seluruh ASN kiranya melaksanakan pembangunan dengan ikhlas dan tekad untuk sejahterakan masyarakat, ASN dalam melaksanakan pembangunan mengacu pada peraturan perundang berlaku serta menjadikan saran dan rekomendasi KPK RI dan aparatur pengawas menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan ke depannya, sehingga diharapkan seluruh ASN ke depan tidak ada yang tersangkut kasus dan berurusan dengan hukum,” tukas Erman Rahman. (eym)


Baca Juga :

Berani Komen Itu Baik
To Top