Tanah Datar, Prokabar –
Jelang tutup tahun, berbagai harapan masyarakat tertumpu pada pemerintah kabupaten Tanah Datar. Salah satunya harapan realisasi bantuan keuangan bersifat khusus atau BKBK.
Seperti mesjid Nurul Jamik Jorong Patai Nagari Padang Magek saja, dimana pengurus masjid berharap pemerintah segera mencairkan dana BKBK secepatnya. Pasalnya, proses pembangunan masjid sangat membutuhkan bantuan tersebut demi kelancaran pembangunan.
Menanggapi harapan masyarakat itu, Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra mengatakan jika saat ini domain pencairan bantuan bersifat khusus berada di tangan pemerintah. BKBK bukan hanya berada di tangan DPRD.
“Disitu ada tim Ramadhan Kabupaten. Itu ada dana yang merupakan kebijakan pemerintah daerah. Yang diuntungkan dari dana BKBK itu bukan DPRD, karena anggota DPRD sedikitpun tidak pernah bersentuhan dengan dana BKBK itu, meski DPRD memang menentukan kegiatan tapi tidak ikut melaksanakannya,” ucap Anton Yondra.
Anton pun menegaskan spekulasi yang berkembang jika anggota DPRD yang menentukan kegiatan dana tersebut tidaklah benar. Malah, jika dana BKBK ini tidak direalisasikan akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah daerah.
“Preseden buruk itu, pemerintah sama saja melakukan pembohongan publik. Jika tidak memungkinkan, mengapa SK-nya ditanda tangani, dua kali malah. Di perubahan satu, SK asli satu. Jika Dana BKBK sengaja diperlambat, tentu akan berpengruh terhadap pilkada 2020, apalagi Bupati juga ikut mencalon,” tutup Anton.(eym)
