Anggota BPRN Gurun Diperiksa Kejaksaan Tanah Datar

Penulis -

Rabu, 1 Oktober 2025 - 18:33 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tanah Datar, Prokabar – Anggota Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) Gurun, Pul Hendra, diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri Tanah Datar selama hampir tujuh jam pada Rabu (1/10/2025). Dalam pemeriksaan tersebut, ia dicecar 23 pertanyaan terkait dugaan penyimpangan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari Gurun.

Pul Hendra baru keluar selama hampir 7 jam di kajari tanah datar berdasarkan surat panggilan dari kajari yang ditembuskan ke kajati dan wakajati, aspidsus dan aswas dengan nomor print : Print 03/L.3.17/Fd.1/09/2015 tertanggal 24 September 2025.

Baca Juga :  Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Pul hendra saat dikonfirmasi menjelaskan ada 23 pertanyaan yg diajukan ke dirinya oleh penyidik terkait masalah dana desa, khususnya BLT dan RTLH.

Penggantian nama penerima BLT yang tidak sesuai dengan putusan Musnag dan penetapan penerima bantuan RTLH tanpa musyawarah nagari.

Bahkan ada musyawarah khusus penggantian 1 orang penerima BLT yang dari jorong sitakuak, tidak pernah dilaksanakan menjadi materi yang dijelaskan karena ini tidak ada undangan, daftar hadir, photo kegiatan atau video kegiatan.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Lebih lanjut Pul Hendra menjelaskan bahwa BPRN mendukung penuh tugas aparat penegak hukum melakukan fungsinya sebagai control keseimbangan dalam menjalankan pemerintahan nagari.

“Kita juga meminta dan mengingatkan perangkat nagari agar coopertif dalam memberikan data data yang dibutuhkan, prodessional saja agar tidak ada kesan menghalangi atau merintangi penyelidikan, jangan meljndungi atau menutupi apa yang diketahui,” ujarnya.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Pul hendra juga mengapresiasi kajari yang telah memulai penyelidikan ini dan terimakasih ke pemerintahan pak prabowo yang tegas terhadap pwngawasan dana desa dan tentu saja kita juga berharap hal yang sama dimulai dari inspektorat karena dana desa ini tidak hanya bersumber dari add tapi ada juga yang bersumber dari APBN. (*)

Penulis : Rilis

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Keputusan Tim Keabsahan PORPROV Dipertanyakan, KONI Padang Pariaman Sebut Kasus Atlet Tentrem Pangestuti Belum Tuntas
Dibalut Tradisi Makan Bajamba, Malam Resepsi HUT ke-81 Sumbar Perkuat Kebersamaan dan Kolaborasi
KAI dan Polda Sumbar Perkuat Kolaborasi Hadapi Potensi Ancaman Terorisme di Moda Transportasi Kereta Api

Berita Terkait

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:55 WIB

KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Senin, 5 Oktober 2026 - 07:30 WIB

Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 15:13 WIB

HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terbaru

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB