Pesisir Selatan, Prokabar – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, Dedi Rahmanto Putra menilai Pemkab Pessel tabrak aturan.
Pasalnya, Pemkab Pesisir Selatan memangkas anggaran pendidikan pada 2020 menjadi Rp20 miliar dari APBD Rp1,8 triliun.
Dijelaskannya, dalam UU pendikan nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, bahwa anggaran pendidikan diambil 20 persen dari APBN dan APBD.
Pasal 49 ayat 1 menegaskan, dana pendidikan selaian gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari anggaran APBN pada sektor pendidikan dan minimal 20 persen dari APBD.
“Kalau APBD Rp1,8 triliun, nah idealnya anggaran pendidikan Rp36 miliar bukan Rp20 miliar, artinya pemda sudah menabrak aturan,” ujarnya pada Prokabar.com Rabu (27/11).
Seperti diberitakan Prokabar.Com Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan telah memangkas alokasi dana pendidikan tahun anggaran 2020.
Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, plafon dana pendidikan Pessel 2020 sebesar Rp20 miliar, dari total Rp1,8 triliun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau Pemkab Pesisir Selatan beralasan efisiensi anggaran, menurutnya itu bukan lah alasan yang tepat, karena UU sudah mengatur tentang itu,” ungkap politisi Partai Golkar itu.
Selanjutnya, kata Dedi, Pemkab Pesisir Selatan beralasan, karena untuk menghadapi Pilkada dan alasan itu juga tidak tepat, bahwa anggaran pendidikan ini adalah penting.
“Apapun alasan pemkab Pessel kami menilai itu sudah menabrak amanat UU,” ujarnya,(min)
