Oleh: Indah Sakina
Mahasiswi Ilmu Politik Universitas Andalas
Tujuan negara sebagai mana tertulis dalam bab IV undang- undang dasar 1945 ”melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut dalam usaha perdamaian dunia”.
Hal ini menjadi landasan fundamental negara dalam menjalankan tugasnya. Dalam kehidupan bernegara sesuai dengan UUD 1945 maka negara akan memberikan perlindungan dari berbagai ancaman baik internal maupun eksternal, memberikan kesejahteraan kepada seluruh rakyat bisa berupa pemerataan pembangunan, kemudahan akses untuk pangan, membuka peluang kerja dan kegiatan ekonomi lainnya serta memberikan pendidikan kepada seluruh masyarakat juga mejaga perdamaian.
Namun, realisasi tujuan tersebut takkan terwujud tanpa kerjasama yang erat antara masyarakat dan pemerintah. Ukuran yang besar dari populasi Indonesia, sementara itu, menjadi sebuah tantangan yang unik. Tanpa pemanfaatan yang bijaksana, keberadaan jumlah penduduk yang besar bisa menjadi bumerang bagi negara ini.
Jika masyarakat tidak diberdayakan secara efektif, potensi ini dapat berujung pada kemunduran administratif dan kekacauan dalam penyelenggaraan negara. Sebaliknya, jika sumber daya manusia yang melimpah ini diarahkan dan dimanfaatkan secara efektif, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara dengan masyarakat yang kuat dan produktif. Maka dari itu peran dan kepercayaan masyarakat dalam negara tentu menjadi hal yang potensial dan perlu dijaga.
Menjaga kepercayaan publik adalah fondasi utama dalam politik yang sehat. Namun sayangnya, banyak pejabat publik sering kali mengabaikan hal ini, seolah-olah meremehkan kepentingan mendasar dari keterlibatan dan dukungan rakyat. Akibatnya, masyarakat seringkali merasa jenuh dan enggan terlibat lebih dalam dalam ranah politik.
Ketidakpedulian dari para pemimpin ini menciptakan lingkungan di mana ketidakpercayaan tumbuh subur.
Masyarakat yang merasa diabaikan dan tidak didengar cenderung menjadi apatis, meninggalkan proses politik yang seharusnya menjadi wadah untuk mengartikulasikan aspirasi dan kebutuhan mereka. Oleh karena itu, penting bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa mempertahankan kepercayaan publik bukanlah sekadar tanggung jawab, melainkan fondasi yang harus dijaga dengan cermat untuk memastikan keterlibatan dan partisipasi yang berkelanjutan dari masyarakat.
Menjaga kepercayaan publik adalah salah satu aspek penting dari etika politik. Etika politik mengacu pada prinsip-prinsip moral dan standar perilaku yang diharapkan dari para pemimpin politik dan aktor politik lainnya dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Salah satu prinsip utama dalam etika politik adalah kejujuran dan integritas, yang berkaitan langsung dengan mempertahankan kepercayaan publik. Para pemimpin politik memiliki tanggung jawab moral untuk bertindak secara transparan, jujur, dan adil dalam menjalankan tugas-tugas mereka.
Ini termasuk memberikan informasi yang jelas dan akurat kepada masyarakat, menghindari konflik kepentingan, dan bertindak sesuai dengan kepentingan umum.
Pelanggaran etika politik yang terus terjadi, seperti yang dilakukan oleh Komjen Firli Bahuri dan mantan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, menciptakan ketidakpercayaan yang dalam terhadap integritas para pemimpin negara.
Tindakan Firli yang bertemu dengan individu yang diduga terlibat dalam kasus korupsi, serta Zulkifli yang masih menempati kantor dan rumah dinas setelah masa jabatannya berakhir, menunjukkan ketidakhormatan terhadap prinsip-prinsip moral yang seharusnya mereka pegang sebagai pemimpin publik.
Hal ini menggambarkan betapa pentingnya menegakkan standar etika politik yang tinggi untuk memastikan kepercayaan publik dan integritas institusi negara.
Selain itu banyaknya penjabat negara yang memiliki peran penting terlibat langsung dalam kasus korupsi tentunya menjadi pelanggaran dakam etika politik. seperti halnya kasus korupsi yang dilakukan langsung oleh ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Johnny G Plate terjerat kasus korupsi penyediaan menara base transceiver station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, dan 5 Bakti Kementerian Kominfo tahun 2020-2022, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi oleh KPK karena diduga menerima uang senilai total Rp 8 miliar dari seorang pengusaha bernama Helmut Hermawan dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Achsanul Qosasi ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Agung pada November 2023 lalu dalam kasus korupsi tower BTS Kominfo.
Kasus-kasus di mana penjabat negara terlibat dalam korupsi menjadi pertanyaan besar, dan fenomena ini dapat dipahami melalui beberapa faktor. Salah satu alasan utamanya adalah kurangnya kesadaran moral di kalangan penjabat negara yang terlibat dalam pelanggaran etika politik semacam itu. Bisa saja seseorang melakukan tindak korupsi ini memiliki salah satu alasan namun tentu alasan apapun tidak bisa di terima.
Jika merujuk pada apa yang ditulis Robert Seidman dalam The State Law and Development, hampir dapat ditebak kalau alasannya lebih pada soal ongkos dan ganjaran. Maknanya keuntungan yang diperoleh jika melanggar aturan lebih banyak dari kerugian yang ditimbulkan.
Sebenarnya, kebanyakan politisi sadar bahwa tindakan korupsi yang mereka lakukan adalah salah. Namun, tergiur oleh potensi keuntungan yang besar dan menganggap kerugian yang ditimbulkan sebagai hal yang kecil, membuat korupsi menjadi pilihan yang sulit untuk dihindari bagi sebagian dari mereka.
Dalam situasi seperti ini, keinginan untuk memperoleh keuntungan pribadi seringkali mengalahkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip moral dan tanggung jawab publik.
Faktor lain yang tidak boleh diabaikan dan turut berkontribusi pada meningkatnya perilaku non-etis pejabat adalah budaya permisif dalam masyarakat.
Budaya permisif menunjukkan kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pelanggaran etika politik yang merugikan mereka. Hal ini tercermin dalam sikap toleransi atau bahkan kesembronoan masyarakat dalam menanggapi tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya oleh pejabat.
Fenomena ini menciptakan lingkungan di mana pelanggaran etika politik dianggap biasa atau bahkan diabaikan, sehingga memberi ruang bagi perilaku yang tidak bermoral untuk berkembang tanpa hambatan yang cukup.
Hal ini juga didorong oleh melemahnya kepatuhan terhadap hukum. Maraknya kasus korupsi di kalangan penjabat seringkali disebabkan oleh lemahnya implementasi hukum yang tidak dilaksanakan dengan tegas.
Budaya permisif yang telah disebutkan sebelumnya juga berperan dalam memperkuat sikap kurangnya kepatuhan terhadap hukum. Ketika pelanggaran etika politik dan korupsi tidak ditindak dengan tegas dan efektif oleh sistem hukum, hal itu memberi kesan bahwa pelanggaran semacam itu dapat dilakukan tanpa konsekuensi yang serius.
Dengan demikian, kurangnya penegakan hukum yang efektif menciptakan lingkungan yang memperkuat perilaku korup dan non-etis di kalangan penjabat negara.(*)
















