Jakarta, Prokabar – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mengharapkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota di Sumatera Barat segera melakukan percepatan pendataan dampak bencana hidrometeorologi, di masa tanggap darurat yang berakhir tanggal 8 Desember 2025.
Jika pendataan kerusakannya lengkap disertai rencana aksi di masa pemulihan (recovery), menurut Alex, pemerintah pusat tidak akan berlepas tangan. Kementiran dan lembaga di pemerintah pusat, akan saling berkontribusi menyelesaikan dampak bencana.
“Sekarang saja, bantuan telah dikirim Presiden Prabowo dengan menggunakan 4 pesawat. Ini merupakan sinyal kepedulian yang mesti ditangkap dengan baik oleh kepala daerah, di daerah terdampak bencana,” ungkap Alex.
Hal itu disampaikan Alex melalui pernyataan tertulis, Sabtu, merespon dinamika penetapan status bencana daerah atau nasional terkait bencana hidrometeorologi yang melanda 7 dari 19 kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat.
Dijelaskan Alex, kemampuan keuangan daerah di Sumbar, secara mayoritas kategori sangat rendah, termasuk 7 daerah terdampak bencana hidrometeoroligi.
Kebijakan pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) yang diberlakukan Kementrian Keuangan, juga telah membuat ruang fiskal jadi makin menyempit.
“Presiden Prabowo telah memberikan sinyal kuat, tak membiarkan daerah sendirian menghadapi bencana. Indikatornya, langsung mengirimkan bantuan dengan 4 pesawat itu plus 2 unit helikopter. Sekarang, tinggal daerah meresponnya seperti apa,” ungkap Alex.
Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1, Alex menyebut, telah berkoordinasi dengan sejumlah mitra kerja di Komisi IV, di antaranya Kementrian Pertanian, Kementrin Kelautan dan Perikanan (KKP), Bulog, Bapanas dan Kementrian Kehutanan.
“Komunikasi kami dengan Dirjen Holtikultura Kementrian Pertanian, telah didapatkan komitmen kesediaan memberikan bantuan bibit untuk petani kita yang terdampak banjir dan longsor,” ungkap Alex yang juga Ketua PDI Perjuangan Sumbar.
“Agar bibit yang akan diberikan itu sesuai kebutuhan, tentunya membutuhkan data dari pemerintah daerah. Kita berharap, assessment bisa segera dirampungkan seiring dengan upaya pertolongan terhadap korban yang terus diupayakan seluruh elemen masyarakat di Sumbar,” tambah Alex.
Alex juga mengucapkan terima kasih pada presiden yang telah gerak cepat menyediakan bantuan di masa tanggap darurat ini.
Selain itu, Alex juga mengucapkan banyak terima kasih pada semua elemen masyarakat seperti TNI/Polri, BPBD, Basarnas, Tagana, Ormas, OKP dan masyarakat secara umum, yang telah terlibat secara aktif dalam melakukan upaya pertolongan dan pencarian korban.
Diketahui, hujan intesitas sedang hingga lebat tanggal 22-27 November 2025 lalu di Sumatera Barat, telah menyebabkan bencana banjir dan longsor.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per tanggal 28 Oktober 2025 hingga pukul 16.00 WIB, sebanyak 69.293 orang mengungsi dan 45.733 orang terdampak.
Kemudian, akibat bencana banjir dan longsor tersebut, 23 orang meninggal dunia dan 12 orang hilang.
Berdasarkan data Jumat pagi, 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat yang terdampak bencana banjir dan longsor. Kabupaten Padang Pariaman paling terdampak bencana banjir dan longsor di Sumbar.
Tercatat, ada 13 kecamatan yang terdampak longsor di Padang Pariaman. Lalu, 11 kecamatan di antaranya terdampak banjir. (*)
