Aktivitas Tambang Harus Berizin dan Menjaga DAS, Ini Sebabnya

Penulis -

Rabu, 18 Juli 2018 - 17:25 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Padang, Prokabar – Aktivitas tambang galian C yang berada di sekitar sungai harus memiliki izin yang jelas dan tidak boleh merusak Daerah Aliran Sungai (DAS).

“Proses keluarnya izin sudah melalui kajian, termasuk kemungkinan kerusakan lingkungan sekitar. Jika berpotensi merusak DAS, tentu tidak akan dikeluarkan izinnya,” kata Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengingatkan, Rabu (18/7).

Ia mengatakan itu terkait pelantikan Forum DAS Sumbar periode 2018-2023 di Padang.

Menurutnya izin untuk sektor pertambangan sesuai UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah berpindah dari kabupaten dan kota ke provinsi, karena itu prosesnya bisa dipantau.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Meski ada komitmen untuk percepatan berusaha, tetapi izin yang dikeluarkan tetap harus selektif sesuai aturan yang berlaku.

Pengusaha tambang yang nakal yang melaksanakan aktivitas di DAS dan merusaknya, akan diberikan sanksi yang tegas.

Namun Nasrul mengakui banyaknya jumlah DAS di Sumbar, sekitar 200, cukup menyulitkan pengawasan. Karena itu ia meminta masyarakat ikut berpartisipasi dalam pengawasan tersebut.

Ia mengartakan sejauh ini tim penegak perda pertambangan telah berjalan dan turun secara rutin ke lapangan memantau aktivitas pertambangan dari galian C hingga emas.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Tim yang turun langsung memberikan peringatan dan melakukan penyitaan alat berat jika menemukan pelanggaran.

Ke depan akan ada rencana pemasangan plang peringatan untuk tidak melakukan kegiatan galian C di sepanjang DAS.

“Jika DAS rusak, dampaknya tidak hanya ada pada sekitar warga yang tinggal dekat dari sungai. Tapi seluruh masyarakat di sana akan merasakan dampaknya, seperti banjir yang sangat berpotensi terjadi,” ujarnya.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Sementara itu Ketua Forum DAS Sumbar periode 2018-2023 Masrul Djalal mengatakan pihaknya saat ini telah mengeluarkan rekomendasi dan masukan untuk pengelolaan tujuh DAS di Sumbar diantaranya Antokan, Tarusan, Gasangadang, Harau dan Pasaman.

“Kita akan evaluasi bagaimana pengelolaan yang dilakukan pemerintah berdasarkan masukan itu,” katanya.

Berdasarkan PP Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan DAS, yang dimaksud dengan kritis adalah DAS yang fungsinya perlu diperbaiki dan DAS yang fungsinya perlu dipertahankan. (*/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering
Tag :

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB