TanahDatar, Prokabar- Pemerintah Kabupaten Tanah Datar sampaikan 3 ranperda untuk dibahas DPRD menjadi peraturan daerah (perda). Tiga ranperda tersebut diantaranya Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2021 – 2041, Retribusi Perizinan Tertentu, Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
Bupati Eka Putra mengungkapkan, tiga Ranperda penyelenggaraan tata ruang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
“Dalam Undang-Undang tentang Cipta Kerja mengharuskan setiap daerah menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ataupun Kabupaten guna memperkukuh Ketahanan Nasional, penyelenggaraan penataan ruang yang komprehensif, terkoordinasi, terpadu dan efektif serta efisien sehingga penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dapat dicapai,” kata Eka.
Sementara itu, Ranperda Retribusi Perizinan Tertentu, dikatakan Pemerintah Daerah Tanah Datar telah tetapkan Perda Nomor 14 Tahun 2011 dan diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2018 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.
Dengan lahir dan berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, adanya perubahan terhadap aturan Retribusi Perizinan Tertentu, yaitu retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi persetujuan bangunan gedung, izin trayek dan beberapa bidang lainnya.
Terkait Ranperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah, Bupati Eka Putra mengatakan tujuannya adalah dalam rangka usaha meningkatkan keserasian kesinambungan pembangunan di daerah.
“Perubahan yang dilakukan adalah memecah Badan Keuangan Daerah menjadi dua perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang pemerintahan bidang keuangan, yakni menjadi dua badan yaitu Badan Pengelola Keuangan dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah,” tukas Bupati Eka Putra. (eym)
















