PesisirSelatan, Prokabar – Sejumlah Fraksi DPRD Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel) memberikan catatan terhadap dua usulan rancangan peraturan daerah (Ranperda) terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan pengelolaan barang milik daerah.
Catatan tersebut, disampaikan sejumlah fraksi DPRD Pessel dalam paripurna pandangan umum fraksi di DPRD setempat, baru-baru ini.
Sidang paripurna ini, dipimpin Ketua DPRD Pessel, Ermizen didampingi Wakil Ketua, Aprial Habas dan sejumlah anggota fraksi.
“Fraksi PDI Perjuangan minta Pemda untuk mendorong pemerataan infrastruktur di setiap wilayah di daerah ini. Diantaranya seperti layanan bidang kesehatan untuk saat ini harus benar-benar diperhatikan. Karena kenaikan jumlah pasien Covid-19 sangat mengkhawatirkan,” ungkap Ketua Fraksi PDIP, Sri Kumala Dewi dalam pandangan umum fraksinya.
Menurutnya, dalam hal ini Pemkab harus benar-benar memiliki strategis yang jelas. Sebab, persoalan tersebut merupakan hal yang mendesak, apalagi soal ekonomi yang masih banyak dikeluhkan.
“Selain itu, pemerintah daerah juga harus mampu menggenjot dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) agar bisa bersaing di tengah perubahan sosial di masa pandemi Covid-19 saat ini,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Fraksi PAN, Novermal menyampaikan, pihaknya mendorong Pemkab untuk bisa mewujudkan pelayanan publik berbasis aplikasi, seperti diantaranya membuat call center dan membuat layanan pengaduan masyarakat yang terhubung langsung dengan kepala perangkat daerah.
“Dan tindak lanjutnya juga termonitor langsung oleh bupati dan wakil bupati,” jelasnya.
Sedangkan Fraksi PKS, melalui juru bicaranya, Jamalus, meminta agar pemerintah daerah segera mereview penyampaian nota Ranperda terkait RPJMD dan Ranperda pengelolaan barang milik daerah.
“Pemerintah daerah perlu meningkatkan SDM ASN dan aparatur daerah serta menempatkan sesuai dengan bidang dan kompetensinya,” ujarnya.
Lanjutnya, Pemkab harus melakukan percepatan dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE. “Demikian juga dengan kelengkapan sarana dan prasarana Puskesmas dan Pustu,” terangnya.
Sedangkan, Fraksi Golkar yang disampaikan, Ketua Fraksi Golkar, Syafril Saputra, membahas tentang angka kemiskinan dan penganggaran, mutu pendidikan, serta juga kesehatan dan lainnya.
Menurutnya, hal itu harus jelas tertuang dalam Ranperda RPJMD 2021-2026. “Karena ini dalam pandangan kami sangat mendasar. Apalagi soal hajat masyarakat banyak,” tutupnya. (min)
