Jakarta, Prokabar — Pemerintah terus mempercepat program vaksinasi nasional yang dilaksanakan dengan prioritas berbasis risiko. Hal tersebut diungkapkan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin dilansir Rabu (28/7).
“Kita memberikan prioritas vaksinasi ini berbasis risiko, provinsi-provinsi yang kasus aktifnya tinggi akan kita berikan lebih banyak. Yang tinggi itu, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, dan Bali. Itu yang paling tinggi karena kemungkinan terkenanya juga banyak, masuk ke rumah sakitnya juga banyak, dan yang wafatnya juga paling banyak. Provinsi-provinsi itu otomatis akan mendapatkan prioritas,” kata Menkes.
Selain itu, pemerintah juga memprioritaskan vaksinasi kepada masyarakat dengan risiko tinggi, yaitu kelompok lanjut usia (lansia) dan masyarakat yang mempunyai komorbid.
“Kita juga akan memprioritaskan orang-orang yang risiko tinggi, orang yang usianya lanjut,orang yang punya komorbid. Itu yang harus kita utamakan. Kita lindungi mereka dahulu, kita berikan mereka [vaksin],” ujar Budi.
Menkes memaparkan, hingga 26 Juli cakupan vaksinasi telah mencapai sekitar 60 juta dosis vaksin, baik untuk dosis pertama maupun dosis kedua. Untuk percepatan program vaksinasi ini pemerintah pun terus berupaya untuk mengamankan stok vaksin.
“Sampai akhir bulan Juli akan datang sekitar 8 juta vaksin Sinovac dan 4 juta vaksin AstraZeneca, jadi 12 juta akan datang,” ujarnya. Selain itu, akan tiba juga sekitar 45 juta vaksin produksi Sinovac, Astrazeneca, Moderna, maupun Pfizer pada bulan Agustus mendatang.
Selain percepatan vaksinasi, pemerintah juga terus meningkatkan pengetesan (testing) dan pelacakan (tracing) secara masif untuk menekan laju penyebaran COVID-19. “Menko Marinves sudah mencanangkan bahwa program testing dan tracing yang nanti akan dipimpin oleh Panglima TNI akan mulai minggu ini,” ujar Menkes. (*)
