Limapuluh Kota, Prokabar – Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) Limapuluh Kota akhirnya mengambil jalan tengah, dalam konflik adat di Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak.
Bersama Pemkab Limapuluh Kota, Polres Payakumbuh dan Satgas Covid-19, LKAAM menyarankan agar baralek pangulu ditunda dulu. Selain masih belum duduknya kaampek suku dan Limbago Adat.
Dalam sarannya, LKAAM Limapuluh Kota sebagai pemutus persoalan adat dan mediator, meminta rencana baralek pangulu 2 Juni mendatang ditunda sampai persoalan adat tuntas.
“Kami sudah sarankan Panitia dan KAN, untuk menunda baralek pangulu sampai limbago adat difungsikan lagi,” ketua tim mediasi persoalan adat nagari Sungai Kamuyang dari LKAAM, Zulkifli Dt Rajo Mangkuto, kepada wartawan Sabtu (29/05) malam.
Adapun persoalan adat yang dimaksud, diputuskan dalam lima poin.
Pertama, keberadaan KAN Sungai Kamuyang, benar sudah sesuai AD-ART LKAAM.
Kedua, dalam pelaksanaan batagak pangulu, dilaksanakan secara bajanjang naiak dan batanggo turun yang dilaksanakan oleh Limbago Adat dengan kata sepakat “bulek sagolek, picak salayang” . Nah dalam pelaksanaan kegiatan, barulah digelar oleh KAN dan Panitia yang disepakati Nagari.
Ketiga, LKAAM meminta pengurus KAN dan Pemerintah Nagari, kembali memfasilitasi berfungsinya kelengkapan Limbago Adat Sungai Kamuyang yang sudah lama tidak ada kejelasan (kaampek suku dan tuo kampuang). Padahal ini wajib sesuai adat salingka nagari.
Keempat, LKAAM Limapuluh Kota siap memfasilitasi dan membantu agar kembali berfungsinya Limbagi Adat Sungai Kamuyang jika diminta.
Kelima, menghimbau semua tokoh masyarakat dan seluruh pihak nagari Sungai Kamuyang, menahan diri agar tidak terjadi benturan dan kesalahpahaman.
Surat keputusan ini, diteken Ketua LKAAM Limapuluh Kota Zulhikmi Dt Rajo Suaro dan Sekretaris Mhd Suhardi Dt Rajo Pengulu.
Adapun tim mediasi dan fasilitasi persoalan adat ini, berisi 7 orang. Masing-masing, Ketua Zulkifli Dt Rajo Mangkuto, Sekretaris Edrimal Dt Ulak Cimano dan anggota masing-masing, DT Tumbi Rajo, Dt Damuanso nan Putiah, Dt Rajo Adia, Dt Pangulu Kayo dan Dt Sinaro Dirajo.
*SURAT BUPATI HINGGA POL PP*
Sebelum LKAAM melahirkan keputusan ini, bupati Limapuluh Kota yang diteken Wabup Rizki Kurniawan meminta Pj Walinagari untuk tidak memihak kepada siapapun juga.
Kemudian, ada lagi surat dari Pol PP Limapuluh Kota sebagai represntasi penegakan perda di era covid 19. Pol PP menyebut tidak merekomendasikan baralek pangulu.
*PENJELASAN KAPOLRES*
Kapolres Payakumbuh AKBP Alex Prawira menegaskan, sampi saat ini, pihaknya masih berpegang pada prinsip/asas “salus populi suprema Lex esto atau keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.
“Kami sebagai aparat penegak hukum akan melakukan penegakan hukum terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan/pelanggaran terhadap aturan yang ada,” kata Kapolres Alex.
Dia menambahkan, perihal baralek pangulu, LKAAM Limapuluh Kota , Bupati 50 kota, Kapolres Payakumbuh dan satgas covid19 kabupaten 50 kota belum mengijinkan pelaksanaan karena masih pandemi covid19 dan saya minta panitia baralek menghargai upaya pemerintah dan keputusan LKAAM kab 50 kota yang pada intinya menunda kegiatan baralek dan bentuk limbago adat. (*/mbb)
















