Padang, Prokabar – Pemprov Sumbar boleh berbesar hati, karena mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian. Tapi jangan menganggap bersih dari kemungkinan kerugian negara. Dari Laporan BPK tersebut, Pemprov diwajibkan untuk mengembalikan uang miliaran rupiah.
Sekretaris Komisi 1 DPRD Sumbar menegaskan bahwa WTP tidak menjamin sebuah daerah bebas dari potensi penyelewengan
“Sembilan kali WTP prestasi hebat Pemprov Sumbar, tapi jangan ephoria dulu, karena ada temuan BPK RI atas penggunaan uang rakyat tidak sesuai ketentuan, dan itu selalu ada di setiap opini WTP didapat Sumbar, ” ujar HM Nurnas saat bincang pagi dengan insan pers di Kota Padang.
Ada tiga temuan BPK yaitu di BPBD Sumbar sebesar Rp 7 miliar lebih, Dinas Pendidikan Rp 500 juta lebih, dan persoalan aset.
Belum lagi kata HM Nurnas pengerjaan proyek. pembangunan yang tidak jelimet dalam perencanaan seperti Main Stadium, Gedung Kebudayaan, Gedung Shelter Linggarjati, Gedung OK Center RSUD M Natsir dan Gedung IGD RSUD Achmad Mukhtar.
BPK RI Perwakilan Sumbar pada laporan ke DPRD Sumbar menilai ada kelemahan sistem pengendalian dan kepatuhan pada ketentuan UU yang berlaku terhadap penggunaan uang rakyat.
“Gubernur Sumbar harus memperkuat SDM andal di Inspektorat dan di pengelola keuangan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah, terutama yang menjadi temuan karena tak paham sistem kendali keuangan. Masak WTP beruntun, namun temuan ketakpatuhannya miliaran rupiah juga,” ujar HM Nurnas.
HM Nurnas mendesak Gubernur Sumbar untuk menindaklanjuti dan mematuhi semua rekokendasi BPK RI itu.
“Segera tindaklanjuti, setor kembali semua yang menjadi temuan BPK RI. Jika tidak maka siap-siap pindah tidur ke balik jeruji penjara, ” ujar HM Nurnas.
BPK RI pada lampiran juga memerintahkan TAPD Pemprov Sumbar mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dalam mengevaluasi proyek pembangunan dan memerintahkan OPD terkait proyek infrastruktur melengkapi dokumen perencanaan pembangunan gedung. (rls)
