Padang, Prokabar – Sepanjang jalur By Pass saat ini banyak lampu jalan yang tidak menyala. Hal itu tentunya akan menganggu kenyamanan masyarakat apalagi saat arus mudik dan balik lebaran nanti.
Untuk itu, anggota DPRD Sumatera Barat Taufik Hidayat mendesak Pemerintah Kota Padang segera memfungsikan lampu penerangan jalan di sepanjang jalur Bypass.
“Jalur itu akan ramai dilalui menjelang lebaran, sedangkan lampu penerangan tidak berfungsi, ini tentu akan membahayakan masyarakat yang melintas saat malam hari,” kata dia di Padang, Selasa.
Menurut anggota dewan daerah pemilihan Kota Padang itu, kewenangan untuk menyediakan fasilitas penerangan jalan ada di tangan Pemko Padang sehingga ini perlu jadi perhatian khusus bagi mereka.
“Kita desak supaya Pemko Padang segera menerangi jalan Bypass karena sudah banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari kecelakaan hingga tindak kejahatan yang dilakukan di jalan itu saat malam hari,” ujarnya.
Politisi Partai Hanura itu mengatakan dalam pembangunan jalur dua Bypass telah ada pembagian tugas seperti pembebasan lahan merupakan tanggung jawab pemko, sementara pembangunan jalan dan penyempurnaan jalan menjadi tanggung jawab pusat bersama provinsi. Sementara lampu penerangan jalan merupakan kewenangan Pemko Padang untuk menyediakannya
Ia mengatakan penduduk Kota Padang telah memenuhi kewajibannya dalam membayar uang penerangan jalan umum yang langsung dipungut melalui pembayaran rekening listrik pelanggan.
Uang itu langsung mengalir ke kas daerah jadi sudah seharusnya Pemko Padang menyediakan fasilitas lampu jalan yang memadai bagi masyarakat.
Selain itu jalur ini juga menghubungkan Pelabuhan Teluk Bayur menuju Bandara Internasional Minangkabau di Kabupaten Padangpariaman.
“Saya pikir ini harus segera, karena berdampak bagi keselamatan masyarakat yang menggunakan jalur itu,” ujar Taufik.
Ia mengakui saat ini Pemko Padang masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkait lampu penerangan jalan Bypass yang belum menyala.
Pemko Padang menunggu pelimpahan kewenangan dari Balai Besar Jalan tapi mereka telah diberi sinyal terkait penanganan pekerjaan di jalur tersebut, akan tetapi keputusannya belum turun.
“Pemko Padang harus lebih aktif untuk menyelesaikan administrasi pelimpahan wewenang itu. Jangan biar terlebih dahulu banyak memakan korban baru difungsikan,” kata dia. (*/mbb)
















