Padang, Prokabar – Dalam rangka memperingati Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) ke-13, Komisi Informasi Sumbar menggelar ngobrol keterbukaan.
Dalam kesempatan itu, Komisioner KI Sumbar Adrian Tuswandi menyatakan Keterbukaan adalah keharusan, kata Presiden Jokowi dalam sebuah acara keterbukaan informasi di Solo, beberapa tahun lalu.
Kemudian mantan gubernur Sumbar dua periode, Prof. Irwan Prayitno, menegaskan Keterbukaan adalah sebuah keniscayaan.
Begitu pentingnya Keterbukaan Informasi bagi badan publik, maka Komisi Informasi Pusat mulai memasifkan dengan gagasan Hari Keterbukaan Informasi Nasional (HAKIN) yang hingga tahun 2021 ini telah memasuki peringatan ke 13, bila mengacu ke pengesahan UU No. 14 Tahun 2008, meski pemberlakuannya baru dimulai 2010.
“Meski HAKIN masih bersifat de facto, belum de jure, namun kami di internal Komisi Informasi baik di tingkat pusat maupun provinsi, selalu memperingati setiap tahunnya. Semoga pemerintah bisa segera menetapkan HAKIN sehingga bisa diperingati secara resmi setiap tahun, dengan terbitnya Perpres HAKIN,” ungkap Adrian Tuswandi, Komisioner KI Sumbar dalam acara Ngobrol Keterbukaan dalam rangka HAKIN Ke-13, di Kantor KI Sumbar, Jumat (30/4/2021).
Selain Adrian, juga tampil sebagai narasumber HM Nurnas (Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar), Jasman Rizal (Kadis Kominfo Sumbar), Gusriyono (Ketua FJKIP Sumbar) dan Isa Kurniawan (Pemerhati Keterbukaan Informasi).
Sementara itu Jasman Rizal mengungkapkan bahwa satu hal yang sangat penting saat ini adalah pembenahan Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID), selain konsolidasi internal antara Komisi Informasi dengan Diskominfo.
“Ini penting, dalam upaya mempertahakan predikat Sumbar sebagai Provinsi Informatif, atau setidaknya Menuju Provinsi Informatif,” jelas Jasman dalam diskusi yang dimoderatori oleh Komisioner KI Sumbar, Tanti Endang Lestari.
Pernyataan Jasman itu sekaligus menjawab keraguan Isa Kurniawan pelaku pemerhati, melihat menurunnya predikat Sumbar yang pernah menyandang predikat Provinsi Informatif.
“Nah, untuk mengembalikan Sumbar menjadi Provinsi Informatif, perlu komitmen kita bersama, khususnya Diskominfo Sumbar,” kata Isa. (mbb)
