Tanah Datar, Prokabar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar, melalui Dinas Pariwisata dan Olah Raga mencabut rekomendasi pelaksanaan event pacu jawi. Event pacu jawi dalam bentuk uji coba tersebut, dan dilaksanakan di Kenagarian Cubadak, Lima Kaum diduga syarat pelanggaran protokol kesehatan.
“Iya dicabut rekomendasinya, suratnya saya belum tahu, tapi izinnya tidak keluar lagi. Yang jelas, pacu jawi belum dibolehkan kalau tidak bisa mematuhi protokol kesehatan,” ungkap Kabid Pariwisata, Efrison saat dihubungi melalui sambungan telpon, Sabtu (13/3).
Kabid Pariwisata Disparpora Tanah Datar, Efrison mengatakan penghentian uji coba yang telah dilaksanakan selama dua kali penyelenggaraan itu dikhawatirkan akan mengabaikan protokol kesehatan.
“Terlau ramai pengunjungnya, bisa kewalahan kita (penerapan protkes). Rencananya, kan hari ini (Sabtu) terakhir, jadi karena terlalu ramai, terpaksa dihentikan,” tambahnya.
Efrison juga mengatakan, penghentian event pacu jawi yang dilakukan tersebut hingga waktu yang belum ditentukan.
Sebelumnya, setelah satu tahun absen alek nagari pacu jawi di Tanah Datar kembali dilaksanakan dalam bentuk uji coba, Rabu lalu (3/3). Kadis Parpora, Abdul Hakim saat itu menerangkan, pelaksanaan alek pacu jawi di tengah pandemi Covid yang melanda berawal dari usulan pemilik sapi yang ingin dilaksanakannya event itu. Aspirasi pemilik sapi tersebut ditampung dan direkomendasikan dengan berbagai syarat oleh pemerintah daerah.
Hakim tak menampik, jika pacu jawi tersebut jelas jelas melanggar protokol kesehatan, maka izin pelaksanaan akan segera dicabut, dan sebaliknya, jika berjalan sukses maka pacu jawi akan kita lanjutkan untuk kedepannya.
Berdasarkan surat rekomendasi yang diterbitkan oleh Sekretaris Daerah Pemkab Tanah Datar, tertulis jika panitia wajib mematuhi perda provinsi Sumatera Barat nomor 6 tahun 2020 tentang adaptasi kebiasaan baru dalam penegakan dan pengendalian Covid 19 sebagai syaratnya. Selain itu, panitia juga wajib mematuhi Peraturan Bupati nomor 48 tahun 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya penegakan dan pengendalian Covid 19.
Jika terbukti tidak bisa mematuhi dua syarat yang ada, maka pemerintah daerah akan segera mencabut rekomendasi pelaksanaan kegiatan. (eym)
