Padang, Prokabar – Pembangunan Monumen Bela Negara (Monumen PDRI) di Sumatera Barat mendapat dukungan penuh dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan Gubernur Provinsi Sumatera Barat H.Mahyeldi Ansharullah usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Dasar Hukum Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Nasional Bela Negara bersama Kemenko Polhukam di Jakarta, Rabu (3/3/2021).
“Alhamdulillah, apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumatera Barat yaitunya pembangunan lanjutan monumen bela negara beserta fasilitas pendukung di Jorong Aie Angek Nagari Koto Tinggi Kecamatan Gunuang Omeh Kabupaten Lima Puluh Kota kini telah mendapat dukungan dari Kemenko Polhukam RI,” ujar Mahyeldi yang juga Ketua Forum Bela Negara Sumatera Barat itu.
Gubernur Mahyeldi mengungkapkan, dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait pada 11 Februari lalu tentang perlunya menyepakati dasar hukum terkait percepatan pembangunan monumen bela negara. Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan untuk mematangkan konsep penyelesaiannya sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.
“Kita bersyukur apa yang kita sampaikan kepada Menko Polhukam, Pak Mahfud MD ketika berkunjung ke Sumatera Barat Oktober tahun lalu telah direspon dengan sangat baik,” ungkap Gubernur.
Mahyeldi melanjutkan, sejatinya pembangunan monumen bela negara merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak tahun 2013.
Hal itu dapat dilihat berdirinya dua bangunan gedung yang megah sesuai masterplan berupa museum dan auditorium. Sedangkan 30 Ha nya lagi untuk pembangunan Kawasan Indonesia Mini (bangunan monumental yang mewakili provinsi seluruh Indonesia) belum dibangun apa-apa.
“Dengan digelarnya rapat bersama Kemenko Polhukam masyarakat Sumatera Barat memiliki rasa optimisme baru agar pembangunan monumen bela negara dapat berlanjut sebagaimana yang telah direncanakan sebelumnya. Dan kita pemerintah provinsi bersama pemerintah kabupaten/kota sangat menyambut baik kelanjutan pembangunan monumen bela negara ini,” imbuh Mahyeldi.
Lebih lanjut dikatakan, dengan pertemuan hari ini yang dikoordinasikan langsung oleh Kantor Kemenko Polhukam untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara diharapkan akan membawa hal yang baik untuk keberlanjutan pembangunan monumen tersebut.
“Rancangan Inpres tersebut bernama Inpres Percepatan Penyelesaian Pembangunan Monumen Bela Negara Di Provinsi Sumatera Barat. Isinya antara lain mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing Kementerian dan Lembaga serta Provinsi dan Kabupaten/Kota secara terkoordinasi dan terintegrasi untuk mempercepat penyelesaian pembangunan Monumen Bela Negara,” pungkas Gubernur.
Sementara itu, Kemenko Polhukam melalui Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, Janedjri M Gaffar, mengatakan, rapat yang digelar hari ini merupakan bentuk keseriusan dari pemerintah pusat untuk melanjutkan pembangunan monumen bela negara di Provinsi Sumatera Barat.
“Untuk itu diharapkan keseriusan dan kesungguhan bersama agar pembangunan bela negara dapat berjalan, baik itu kesungguhan dari Kementrian dan lembaga terkait, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota di Sumatera Barat,” ajak Deputi. (*/gas)
