Padang, Prokabar – Untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 di perkantoran, anggota Komisi I DPRD Padang, Budi Syahrial mendukung penerapan sistem kerja ganjil-genap bagi ASN di lingkungan Pemko Padang.
Namun penerapannya jangan sampai mengganggu pelayanan bagi masyarakat. Dan apabila berdampak terhadap pelayan, maka perlu dikaji ulang penerapannya.
“Apakah sistem ganjil genap yang akan diterapkan konsepnya sudah matang dan pelayanan bagi warga maksimal nantinya atau tidak. Ini perlu diperhitungkan,” ujar kader Gerindra ini, Selasa (20/10).
Menurutnya, apabila klaster perkantoran di Balai Kota Padang, Aia Pacah masih belum tinggi ASN yang positif Covid 19, lebih baik sistem kerja diberlakukan seperti biasa saja. Jika klaster perkantoran telah mencapai 70 persen dari jumlah ASN yang mangkal disana barulah direalisasikan sistem ganjil-genap.
“Kita berharap penerapan sistem kerja ganjil-genap tak diputuskan secepat itu,” ucapnya.
Ia mengingatkan kepada ASN yang bertugas, untuk tetap jaga jarak, pakai masker dan sering cuci tangan dalam beraktivitas. Supaya penyebaran virus corona tak terjadi dan kesehatan terjamin. Jangan ASN pula yang tak mematuhi aturan. Itu kan tidak benar.
“Perwako No 49 Tahun 2020 harus diterapkan selalu. Jangan saat ngantor saja, di luar kantor juga harus,” paparnya.
Dalam melayani warga sambung Budi, ASN harus ingatkan juga masyarakat yang datang. Apabila tidak memakai masker, suruh pulang dan minta untuk menjemputnya.
Anggota Komisi I DPRD Kota Padang lainnya, Jumadi menyetujui hal itu serta memang semestinya diterapkan, agar klaster perkantoran menjadi zona aman dan masyarakat yang berurusan tidak cemas pula.
“Kita menyambut baik hal itu,” ujar kader Golkar ini.
Selanjutnya dalam rapat bersama pimpinan lanjutnya, jika tidak urgent laksanakan lewat zoom saja. Agar mata rantai penyebaran virus terputus dan kenyamanan ASN dalam bekerja terealisasi.(vina)
