Padang, Prokabar – Perusahan wajib memberikan THR kepada pekerja/buruh 7 hari sebelum (H-7) Lebaran. Bagi perusahaan yang nakal akan dikenakan sanksi administrasi dan denda 5 persen dari besaran THR keagamaan yang wajib dikeluarkan.
Ini disampaikan Kabid Hubungan Industral dan Pengawasan Ketenagakerjaan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Dra Helneliza, MSi, Jumat (25/5). Menurut Helneliza, untuk penetapan besaran dan waktu penyerahan THR ini telah ditetapkan dengan Surat Edaran Mentari Ketenagakerjaan No 2 Tahun 2018 tentang Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2018.
“THR diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus dan pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Besaran THR yang diterima bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih diberikan sebesar satu bulan upah. Bagi pekerja /buruh yang mempunyai masa kerja satu bulan, tetapi kurang dari 12 bulan diberikan secara proporsional dengan perhitungan, masa kerja dibagi 12 , dikalikan dengan 1 bulan upah,” jelas Helneliza.
Ditambahkannya, sesuai edaran mentri, bagi pekerja /buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian lepas, upah 1 bulannya dihitung, bagi yang masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya. Bagi yang kurang dari 12 bulan, 1 bulan upah dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama masa kerja.
Lebih jelasnya, untuk sanksi bagi perusahaan yang terlambat atau yang tidak memberikan THR bagi pekerja/buruh, Helneliza menegaskan akan diberikan sanksi administrasi sesuai Peraturan Mentri Tenaga Kerja No 20Tahun 2016.
“Akan ditegur secara tertulis dan akan dilakukan pembatasan kegiatan uaha. Selain harus memberikan THR yang terlambat diberikan atau yang tidak, perusahaan juga dikenakan denda 5 persen dari THR, “ tegasnya.
Menurutnya, di Disnaker dan Transmigrasi ini akan dibuka posko yang siap menerima pengaduan dari tenaga kerja. Selain itu, katanya, pengawasan secara langsung ke perusahaan juga tetap jalan.
Selain itu, Dinas Tenaga Kerja Propinsi, segera meneruskan surat edaran mentri ini ke daerah kabupaten dan kota. (ynt).
















