Padang Pariaman, Prokabar – Sedih benar dialami Sulastri, Bendahara Nagari Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar. Sudah mengabdi selama 4 bulan, namun belum satu persen pun menerima gaji seperti staf dan perangkat nagari lainnya. Hal tersebut dituturkan ke prokabar beberapa waktu lalu.
“Saya menjadi staf nagari sejak akhir Januari lalu. Diangkat langsung Pj walinagari dan saya menjabat sebagai bendahara. Sejak itulah tugas-tugas sebagai bendahara saya jalankan,” kata Sulastri.

Tetapi ada suatu keanehan, lazimnya sebagai bendahara yang saya dengar dari rekan-rekan di nagari lain, yang diikuti dengan penandatanganan specimen bank. “Tapi untuk hal ini, saya tidak pernah diajak,” tambah Sulastri.
Gadis manis tamatan Manajemen Informatika tersebut merasa ada kejanggalan lain, seperti tidak adanya penyerahan SK (Surat Keputusan) meski berulangkali diminta kepada Pj Walinagari Kapalo Koto itu.
Sampai akhir April lalu, ketika anggaran penghasilan tetap (Siltap) dana nagari dan dana Pilwana akan cair, semuanya tiba-tiba berobah.
“Saya dinyatakan tidak dapat menerima penghasilan selama empat bulan, dengan alasan tidak adanya rekomendasi dari camat.
Jawaban yang tak begitu jauh berbeda turut didapat Edrizon (kakak kandung Sulastri) ketika bertanya kepada Sekcam dan Camat Nan Sabaris. Kata mereka, SK tidak sah kalau tidak ada rekomendasi camat. Bukankah sebelum SK diterbitkan, harus ditunggu rekomendasi terlebih dahulu.
“Camat dan Sekcam justru ikut menyalahkan Pj wali tapi tak tahu memberi sanksi, dan memberi solusi,” papar Edrizon.
Camat Nan Sabaris, Wilson membenarkan kejadian tersebut. “Sangat saya sayangkan tindakan Malis, Pj Walinagari Kapalo Koto tersebut. Pekerjaannya banyak tidak benar, masa mengangkat perangkat nagari segala syarat-syarat tidak diajukan ke kecamatan? Padahal dia kan juga staf nagari,” kesal Wilson menuturkan kekecewaannya terhadap kinerja Pj Walinagari tersebut.
Ia (Pj Walinagari) harus bertanggungjawab membayarkan hak Sulastri selama 4 bulan tersebut. Dan kejadian tersebut juga sudah dikomunikasikan kepada pimpinan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Padang Pariaman.

Kekecewaan tersebut juga dirasakan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto, Dt. Mangkudum Yunaldi. Tokoh Adat tersebut pernah tersinggung akibat ucapan melecehkan seluruh masyarakat dengan dugaan pungli. Berharap permasalahan dugaan korupsi yang dihadapi nagari Kapalo Koto tersebut dapat terungkap dan memulai Walinagari Terpilih dengan perangkat baru dan bersih.
Hingga saat ini, Pj Walinagari Kapalo Koto, Malis tidak pernah menggrubis dan memberikan keterangan meski prokabar berulangkali menghubungi.(rud)
















