Padang, Prokabar – Kantor Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Sumatera Barat mengusulkan sekitar 3.800 narapidana yang berasal dari Unit Pelaksanan Teknis (UPT) baik lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan di daerah itu untuk menerima remisi Idul Fitri 1439 Hijriah.
“Jumlah tersebut diusulkan karena telah memenuhi ketentuan menerima remisi salah satunya memeluk agama islam, berkelakuan baik, dan tidak membuat pelanggaran saat menjalani masa hukuman,” kata Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sumbar Dwi Prasetyo di Padang, Kamis.
Ia mengatakan jumlah tersebut berasal dari 75 persen jumlah warga binaan yang beragama Islam sedangkan 25 persen narapidana beraga lain dan mendapat remisi khusus pada hari besar agama mereka.
Sementara untuk narpaidana korupsi, narkotika dan terorisme untuk mendapatkan remisi mereka harus memenuhi ketentuan lain yakni justice collaborator sesuai dengan PP Nomor 99 tahun 2012.
Persyaratan yang dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.
“Justice collaborator adalah pelaku pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar keterlibatan pelaku lainnya.Apabila telah memenuhi syarat tersebut baru mereka diberikan remisi,” kata dia.
Selain itu apakah warga binaan telah membayarkan denda yang telah diputuskan oleh pengadilan dan ketentuan lainnya.
Menurut dia setiap warga binaan diusulkan mendapatkan remisi mulai dari satu minggu dan maksimal tiga bulan, semua itu tergantung dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan.
Dalam sistem pemberian remisia ada yang disebut buku register F yang berisikan catatan pelanggaran tata tertib dari seorang narapidana, itu akan menjadi penentu untuk mendapatkan remisi.
Menurut dia, mekanisme pemberian remisi oleh pusat saat ini memperhatikan data tersebut.
“Pusat bisa memutuskan sendiri siapa narapidana yang akan mendapatkan remisi. Dasar penilaiannya register F adalah yang dilaporkan setiap harinya.
Dwi meyakini sistem tersebut akan mempersempit ruang adanya “permainan” dalam remisi.
“Dengan sistem sebelumnya yaitu calon penerima diusulkan oleh Lapas, menjadi ruang kepada oknum Lapas tak bertanggung jawab,” katanya. (*/upk)
















