Bawaslu Pesisir Selatan Sebut ada Empat Kerawanan Pilkada 2020

Penulis -

Senin, 27 Juli 2020 - 14:44 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Painan, Prokabar — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), menyebutkan, ada empat konteks potensi kerawanan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020 dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP).

Komisioner Bawaslu, Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga, Syafrizal Chan mengatakan, empat konteks tersebut adalah sosial, politik, infrastruktur daerah dan pandemi Covid-19.

“Konteks ini adalah untuk mengantisipasi. Dimensi pertama yang diukur adalah sosial yang mana ada gangguan bencana tetapi terkait bencana alam dan bencana sosial serta kekerasan atau intimidasi pada penyelenggara, “ujarnya pada Prokabar.com Senin (27/7) di Painan

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Konteks selanjutnya yakni pada dimensi sosial politik, potensi kerawanannya pada ketidaknetralan Aparatur Sipil Negara (ASN).

Konteks selanjutnya yakni terkait infrastruktur daerah, Bawaslu mengukurnya dengan dua aspek, yaitu dukungan teknologi informasi di daerah dan sistem informasi yang dimiliki penyelenggara pemilu.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan

Menyangkut soal aspek teknologi informasi, seperti daerah, yang agaknya susah mendapatkan jaringan, seperti, Kecamatan Bayang Utara, Rahul, Lunang dan Silaut, karena susah komunikasi.

Selanjutnya, termasuk juga pulau-pulau yang dihuni penduduk seperti pulau Kapo-Kapo, di Kecamatan Koto XI Tarusan.

“Ya, dalam pemetaan kami hanya beberapa daerah itu saja yang termasuk rawan konteks potensi dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), “ujarnya lagi.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Ia menambahkan, pada konteks infrastruktur daerah, tidak ada kecamatan rawan berat hanya rawan ringan. Sebanyak 15 Kecamatan terindikasi rawan ringan.

Namun, dalam konteks keempat yakni soal pandemi, potensi kerawanannya pada kurangnya partisipasi pemilih, dan itu tidak menjadi persoalan berat, tutupnya. (min)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB