Painan, Prokabar — Ketua Bawaslu RI, Abhan mengungkapkan, soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pilkada serentak 9 Desember 2020 mendatang pengawasannya harus ditingkatkan. Sebeb potensi ASN dibalut dipusaran Pilkada.
“Netralitas ASN sangat berpotensi, itu hampri di seluruh daerah di Indonesia, nah pengawasan ini yang harus diperketat, “ujarnya kepada awak media di kantor Bawaslu Pessel, Sabtu (25/7). Kemaren.
Kedatangan Abhan ke Pesisir Selatan, dan didampingi Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen, serta Ketua Bawaslu Pessel, dan ketua Bawaslu Pessel Erman Wadison, beserta komisioner lainnya.
Kata Abhan, potensi ASN tidak netral itu ada. Sebab, banyaknya para petahana kembali ikut bertarung pada Pilkada serentak 2020.
Tidak hanya di Kabupaten Pesisir Selatan, hampir seluruh daerah di Indonesia memiliki potensi pelanggaran netralitas ASN pada Pilkada mendatang.
“Berdasarkan data Bawaslu RI, dari 270 daerah sekitar 200 lebih berpotensi terjadinya pelanggaran netralitas ASN. Kepada petahana, untuk tetap menjaga netralitas ASN. Dan jangan diseret ASN ke politik praktis seolah ASN ini dibalut dipusaran Pilkada, “ujarnya lagi.
“Karena, ASN ini adalah pelayan publik, maka biarkan hak mereka melayani publik sebaik-baiknya. Janganlah, ditarik-tarik dalam politik praktis Pilkada untuk kepentingan-kepentingan pasangan calon, baik itu petahana maupun non petahana, “ungkapnya.
“Pokoknya, ASN harus netral dan tidak boleh berpihak. Meskipun, mereka memiliki hak pilih. Kembali kita ingatkan, kepada petahana, partai politik dan tim pemenangan, jangan libatkan mereka dalam kepentingan politik praktis Pilkada,” ulasnya dengan nada tegas.
Posisi ASN di dalam kontestasi pemilu sudah cukup jelas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang ASN dan Undang-undang Pilkada.
Untuk itu, lanjutnya, Bawaslu mengajak semua pihak untuk melaporkan jika terdapat indikasi keterlibatan ASN dan penyelenggara negara dalam mendukung salah satu pasangan calon kepala dan wakil kepala daerah.
“Makanya, pengawasan secara partisipatif dari seluruh pihak dan masyarakat sangat diharapkan, untuk pelaksanaan Pilkada serentak 2020 berjalan dengan baik dan kondusif,” ucapnya.
Kemudian, bagi yang melanggar netralitas, bisa dikenai sanksi. Sanksi yang diberikan bisa dalam bentuk administrasi hingga pidana.
“Penetapan sanksi yang akan diberikan sesuai dengan bentuk pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh ASN tersebut tak lah ringan, ada sanksi ringan bahkan sanksi terberatnya masuk kerana pidana, “tutupnya. (**)
