Penanganan Bencana di Daerah Batas Harus Konkret Kerjasamanya

Penulis -

Rabu, 8 Juli 2020 - 12:28 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Pekanbaru, Prokabar – Bencana Banjir atau longsor di daerah perbatasan selain menestapan rakyat pasti menggangu aksebilitas dan mobilitas masyarakat.

Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar HM Nurnas saat pertemuan dengan Pemprov Riau, Rabu (8/7) mengingatkan Pemprov berjiran, Riau dan Sumbar soal penanganan bencana alam di daerah batas.

“Kondisi bencana alam tidak memperdulikan batas daerah. Sehingga banjir di Kampar bisa berdampak ke Pangkalan dan begitu pula sebaliknya,”ujar Nurnas.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Politisi senior Partai Demokrat Sumbar ini mengajak dua pemerintahan provinsi bertetangga ini untuk bekerjasama menghadapi, menangani dan merespon bencana alam di daerah batas.

“Bencana di Pangkalan itu imbasnya bisa kemana-kemana yang aksebilitas mobilitas masyarakat Sumbar-Riau terganggu, sehingga itu harus ada kerjasama dua provinsi ini dalam menangani bencana alam di tapal batas,” ujar HM Nurnas.

Apalagi dua jenis hutan di dua provinsi beda, di Riau hutan produksi sedangkan di Sumbar hutan lindung.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

“Ini menjadi bagian kerjasama dalam penanganan bencana alam jika ini direspon oleh dua gubernur provinsi bertetangga ini, tentu kesusahan rakyat akibat bencana bisa diminimalkan,” ujar Nurnas.

Kadis Kominfo Sumbar Jasman menegaskan bahwa soal bencana alam 2017 sudah ada MoU soal penanganan bencana alam di daerah batas.

“MoU Sumbar, Riau dan PLN terkait bencana banjir di Kampar akibat debit air di PLT Koto Panjang dan terkait pembukaan bendungan. Dasar MoU ini bisa dilakukan upgrade MoU dengan kondisi bencana kini dan kedepan,” ujar Jasman.

Baca Juga :  Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Kelala Biro Pemerintahan Riau Sudarman mengatakan MoU itu harus ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama.

“Kita akan lihat lagi MoU 2017 dan jika harus ditindaklanjuti segera kita siapkan langkah-langkahnya, apalagi soal sungai kalau sudah melewati dua provinsi maka kewenangan di BP DAS,” ujar Sudarman. (rls/mbb)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

KAI Divre II Sumbar Perkuat Dukungan Hukum dan Pengamanan Aset melalui PKS dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi
KAI Divre II Sumbar Bersama BRI Dorong UMK Mitra Binaan Naik Kelas dan Berdaya Saing
Fadly Amran Tinjau Pembangunan SDN 01 Pasar Laban, Minta Percepat dan Bangun Tanggul
Kabut Asap Memburuk, Disdikbud Padang Terapkan PJJ untuk PAUD, SD, dan SMP
Fadly Amran Buka Promoting Rise di PNP, Dorong Kolaborasi Teknologi Kendaraan Listrik
Atlet Voli Porprov XVI Sumbar Berpeluang Tampil di Proliga 2027
Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Berita Terkait

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:42 WIB

KAI Divre II Sumbar Perkuat Dukungan Hukum dan Pengamanan Aset melalui PKS dengan Kejaksaan Negeri Bukittinggi

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:30 WIB

KAI Divre II Sumbar Bersama BRI Dorong UMK Mitra Binaan Naik Kelas dan Berdaya Saing

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:17 WIB

Fadly Amran Tinjau Pembangunan SDN 01 Pasar Laban, Minta Percepat dan Bangun Tanggul

Kamis, 8 Oktober 2026 - 20:15 WIB

Kabut Asap Memburuk, Disdikbud Padang Terapkan PJJ untuk PAUD, SD, dan SMP

Kamis, 8 Oktober 2026 - 18:18 WIB

Fadly Amran Buka Promoting Rise di PNP, Dorong Kolaborasi Teknologi Kendaraan Listrik

Berita Terbaru