Padang, Prokabar — Covid-19 telah ditetapkan sebagai Pandemi Global oleh WHO dan bencana nasional oleh Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 12 tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional.
Merespon hal ini, Ombudsman Republik Indonesia membuka Posko Pengaduan Daring Covid-19 di Kantor Ombudsman Pusat dan Kantor Perwakilan di 34 Provinsi pada bulan April 2020.
Peluncuran posko ini merupakan bentuk tindaklanjut pengaduan masyarakat terkait Covid-19. Ombudsman menilai ada beberapa fokus substansi yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat pada masa pandemi, sehingga Ombudsman menerima pengaduan melalui posko daring Covid19 dengan mencakup 5 (lima) substansi utama yaitu Bantuan Sosial, Kesehatan, Transportasi, Keamanan, dan Keuangan.
Ombudsman Republik Indonesia mencatat hingga 29 Mei 2020 terdapat 1.004 aduan masyarakat ke Posko Daring Ombudsman di seluruh Indonesia.
Sementara itu, Ombudsman Perwakilan Sumatera Barat menempati Provinsi kedua dengan jumlah laporan tertinggi. Berdasarkan data masuk per tanggal 29 April-10 Juni 2020, tercatat 132 pengaduan masyarakat yang diterima oleh Ombudsman Sumatera Barat.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani memaparkan, Laporan telah selesai dalam pemeriksaan Ombudsman Sumatera Barat sebanyak 47 laporan, laporan sedang dalam pemeriksaan sebanyak 36 laporan, laporan dalam proses verifikasi sebanyak 40 laporan, dan laporan ditolak sebanyak 9 laporan.
“Dalam masa Pandemi Covid-19, Bantuan Sosial merupakan substansi yang paling banyak dikeluhkan oleh masyarakat di Sumatera Barat. Per tanggal 10 Juni 2020, sebanyak 98% laporan masyarakat mengeluhkan permasalahan Bantuan Sosial dengan berbagai klasifikasi, antara lain penyaluran bantuan yang tidak merata dalam hal waktu dan masyarakat (16%), tidak jelasnya prosedur dan persyaratan penerima bantuan (12%), masyarakat terdaftar namun tidak menerima bantuan (12%), masyarakat yang kondisinya lebih darurat lapar tidak terdaftar dan sebaliknya (12%) dan kurangnya sosialisasi sarana pengaduan kepada pemberi bantuan 8%.” terangnya melalui siaran pers, Senin (15/6).
Sementara itu, Koordinator Posko Pengaduan Daring Covid-19 Ombudsman Sumbar, Yunesa Rahman, menjelaskan bahwa terdapat beberapa tantangan dalam penerimaan pengaduan daring.
Masyarakat yang selama ini terbiasa dengan layanan luring (tatap muka langsung) harus memanfaatkan teknologi secara daring untuk mengantisipasi penyebaran Covid19.
“Beberapa Pelapor menemukan kesulitan untuk mengakses layanan namun hal ini tidak menjadi hambatan dalam menyampaikan pengaduan terkait pelayanan publik. Dari sisi lain, terkadang nomor yang diberikan oleh Pelapor tidak bisa dihubungi atau nomor yang dimasukkan salah/tidak lengkap sehingga laporan sulit untuk ditindaklanjuti.” ungkapnya.
Dari sisi terlapor, yg menjadi tantangan adalah penyelenggara negara seperti RT/RW belum mengetahui tentang Ombudsman RI. Ini PR bagi pemerintah tentunya untuk memastikan seluruh unsur di pemerintahan tahu kewenangan Ombudsman RI sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
Hingga saat ini Ombudsman masih menerima laporan masyarakat terkait lima substansi di atas. Masyarakat dapat mengakses pengaduan melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman atau melalui pesan whatsapp di nomor 08119553737.
“Saat ini dalam penerimaan laporan maupun konsultasi, Ombudsman mengarahkan masyarakat menggunakan saluran daring yang ada. Jika terpaksa harus bertatap muka, maka harus mentaati protokol kesehatan.” tutupnya. (rel)
















