Padang Pariaman, Prokabar – Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman tahap satu sudah selesai 100 persen oenyaluranya dan kini tengah berlangsung penyaluran BLT Dana Desa tahap dua. Namun sepanjang penyaluran BLT Dana Desa di Kabupaten Padang Pariaman itu, muncul sejumlah laporan terkait dugaan pemotongan bantuan untuk masyarakat yang terpapar Covid 19 itu.
Kepala Inspektorat Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara menyebut, bahwa pihaknya sudah menerima empat laporan dari masyarakat dugaan pemotongan BLT Dana Desa di Daerah itu.
“Iya, kita sudah mencatat ada sekitar empat laporan dari masyarakat yang masuk ke Inspektorat Padang Pariaman terkait adanya pemotongan BLT Dana Desa yang diduga dilakukan oleh Walikorong dan perangkat Walikorong,” sebut Hendra Aswara di Pariaman, Jum’at (12/6).
Empat laporan itu, sambung Hendra Aswara, seperti terdapat di Nagari Sungai Sirah Kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging yang diduga dilakukan oleh salah satu oknum Walikorongnya. Kemudian laporan dari warga di Nagari kuranji Hulu, Kecamatan Sungai Geringging dimana pemotongan BLT diduga dilakukan oleh oknum perangkat Walikorong. Selain itu juga masuk laporan dari warga di Nagari Sikucur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam dan terakhir laporan dari warga di Nagari Ketaping, Kecamatan Batang Anai.
Berbekal dari laporan itu, Inspektorat Padang Pariaman bersama Tim Saber Pungli di Daerah itu langsung turun kelapangan untuk melakukan pemeriksaan.
“Kita bersama Tim Saber Pungli Padang Pariaman turun langsung memeriksa orang yang dilaporkan masyarakat terkait adanya dugaan pemotongan dana BLT,” ungkapnya.
Lebih jauh Hendra menyebut bahwa sepanjang pemeriksaan yang dilakukan pihak Inspektorat bersama Tim Saber Pungli Padang Pariaman yang terdiri dari Polisi dan Kejaksaan itu menemukan titik terang dari laporan itu.
Seperti oknum Walikorong dan Perangkat Walikorong di Kecamatan Sungai Geringging minsalnya, mereka mengklarifikasi bahwa mereka tidak pernah memintah uang dari penerima BLT Dana Desa, tetapi mereka hanya dikasih uang belanja. Namun Tim Saberpungli Padang Pariaman menjelaskan bahwa itu termasuk pungli, meski demikian oknum itu sudah menggantinya.
Kemudian juga ada laporan dari warga di Nagari Sikucur terkait BLT Dana Desa, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata hanya salah faham.
“Dalam pemeriksaan kita, ternyata warga yang melapor itu hanya salah dengan pihak Nagari terkait bantuan yang ia terima dari bantuan BAZ sebesar 200 ribu rupiah dan ia bandingkan dengan Bantuan Dana Desa yang diterima warga lain sebesar 600 ribu dan ia menganggap telah terjadi pemotongan uang miliknya dan kasus ini sudah kita selesaikan,” sambung Hendra.
Kemudian ada laporan dari warga Nagari Kataping, dimana warga menuntut pihak Nagari transparan dalam penyalauran Dana Desa dan memintah nama-nama warga lenerima batuan ditempelkan didinding informasi Kantor Nagari.
“Setelah kita lakukan pemeriksaan, ternyata warga hanya salah faham bahwa bagi warga yang sudah menerima bantuan BLT Dana Desa mereka tidak dapat lagi bantuan BLT Dana Pusat maupun BLT Provinsi karena tidak boleh ganda dan itu yang dituntutnya. Kasus ini pun sudah kita selesaikan artinya dari pat laporan itu belum ada uang sampai kemeja penyidik Tim Saber Pungli Padang Pariaman,” ungkap Hendra.
Lebih jauh Hendra menyebut bahwa kasus seperti itu peluangnya sangat besar terjadi, hanya saja belum ada warga yang melaporkan. Hendra berharap untuk seluruh Nagari di Kabupaten Padang Pariaman menempelkan nama-nama warga yang masuk sebagai penerima BLT, untuk menghindari keslahfahaman dikalangan masyarakat. (Syh)
