Ini Dia OPD Agam yang Jadi Sampel Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Penulis -

Jumat, 12 Juni 2020 - 22:26 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Agam, Prokabar — Guna mengukur pelaksanaan reformasi secara mandiri di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam, akan dilakukan penilaian mandiri terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi.

Hal itu dikatakan Kepala Bagian Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Kabupaten Agam, Roza Linda, dilansir dari MC Agam, Jumat (12/6).

Pihaknya telah melakukan monitoring dalam rangka verifikasi sarana prasarana pelayanan publik di jajaran OPD.

Sebagai bahan persiapan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) yang dilaksanakan oleh Kemenpan-RB RI. Turut juga mendampingi jajaran Inspektorat selaku anggota tim penilai.

Baca Juga :  Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Ia menyebutkan, penilaian meliputi 8 arena perubahan sesuai Permen PAN-RB nomor 25 tahun 2020 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi dan Permen PAN-RB nomor 26 tahun 2020 tentang pedoman evaluasi pelaksanaaan Reformasi Birokrasi.

Antara lain, organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik dan mindset dan kultur aparatur.

“Ada sebanyak 28 OPD yang menjadi sampel penilaian mandiri kita seperti yang diatur dalam Permen PAN-RB,” ujar Roza.

Baca Juga :  KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Ke-28 OPD tersebut diantaranya, Sekretariat Daerah (Bagian Hukum), Inspektorat, Bappeda, Dinkes, Lingkungan Hidup, Dinas Perikanan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Disdukcapil, Dinas Pol PP dan Damkar.

Serta, RSUD Lubuk Basung, Dinas Arsip dan Perpustakaan, Badan Keuangan Daerah, BKPSDM, Dinas PU dan Tata Ruang, DPMPTSP dan beberapa OPD lainnya.

Roza menyebutkan, sasaran dari reformasi birokrasi ini adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, pemerintah yang efektif dan efisien, serta pelayanan yang baik dan berkualitas.

Baca Juga :  Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selaku Koordinator Pelaksana Reformasi Birokrasi, ia meminta setiap OPD untuk menyiapkan data-data lembar kerja evaluasi sebagai bukti pendukung penilaian nanti. Pasalnya, batas terakhir masa pengiriman bahan ke Kemenpan RB, 30 Juni 2020.

“Kita berharap tahun ini ada peningkatan nilai. Walaupun saat ini sedang pandemi Covid-19, jangan menjadi halangan bagi kita dalam meningkatkan kinerja selaku ASN,” pintanya. (*)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 
Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh
KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api
KAI Divre II Sumbar Kembali Imbau Penumpang Jaga Ketertiban dan Kenyamanan Selama Perjalanan
Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026
Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar
Gebyar Pajak 2026, Gubernur Ajak Masyarakat Taat Pajak untuk Pembangunan Sumbar
HUT Pasaman Belasan SMA Sederajat Ikuti Lomba Pionering

Berita Terkait

Rabu, 7 Oktober 2026 - 12:01 WIB

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Oktober 2026 - 10:56 WIB

Kontrak Baru Adhi Karya Capai Rp8,9 Triliun, Moeharmein Sebut Kebutuhan Infrastruktur Nasional Terus Tumbuh

Rabu, 7 Oktober 2026 - 09:21 WIB

KAI Divre II Sumbar Terus Perkuat Keselamatan Perlintasan Sebidang Kereta Api

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:53 WIB

Pelanggan WNA KAI Divre II Sumbar Tumbuh Positif, Capai 5.427 Pelanggan hingga Agustus 2026

Selasa, 6 Oktober 2026 - 13:50 WIB

Stasiun Duku Penghubung Perjalanan Masyarakat, Layani Seluruh KA Penumpang Divre II Sumbar

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB