Injil Berbahasa Minang Dari Perspektif Hukum Agama, Negara dan Adat

Penulis -

Minggu, 7 Juni 2020 - 18:46 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Oleh : Benno Suveltra Dt Koruik

Praktisi Hukum

Di Indonesia ada 3 sistem hukum yg berlaku. Hukum Agama, Hukum Adat dan Hukum Negara. Ketiga sistem hukum ini mempunyai metode, sumber, locus, objek dan subjek masing-masing.
Ketiganya tidak bisa dibandingkan mana yg lebih tinggi mana yg lebih rendah, karena memang ngak bisa dibandingkan. Persis seperti membandingan nyaman mana naik mobil bus dengan pesawat terbang. Dua jenis angkutan itu tidak nyambung utk dibandingkan. Kalau mau membandingan, bandingkanlah enakan mana naik Lion Air dari pada Air Asia. Atau antara Lorena dengan NPM.

Akan terjadi kekacauan persepsi hukum jika dalam menilai tiga sistem hukum ini dicampur-adukan.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Baru-baru ini sedang hangatnya pembahasan tentang Gubernur Sumatera Barat meminta Menkominfo hapus aplikasi Injil berbahasa Minang. Muncul perdebatan tentang hal ini. Sayangnya perdebatannya terjadi karena mencampur-adukan sudut pandang dalam menilai materi perdebatan.

Gubernur & Menkominfo itu adalah bagian dari sistem hukum negara. Injil itu sistem hukum agama dan Bahasa Minang bagian dari sistem adat. Ketiga sistem hukum terlibat dalam sebuah perdebatan. Seru tapi tidak produktif.

Ingat, tidak akan tuntas membahas tentang Gubernur dan Menkominfo jika dinilai dari hukum agama, karena jabatan itu bukan jabatan dari Sistem Hukum Agama. Tidak akan nyambung bahas tentang Adat Minang kalau persepsimu dari sudut pandang Hukum Negara. Dan juga akan sia-sia statementmu kalau membahas Hukum Agama dari persepsi Hukum Adat.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Tapi semua sudah kadung kacau balau. Kita biasa membandingkan dan menyimpulkan tergantung kemampuan dan kepentingan masing-masing.

Bukan hanya soal Surat Gubernur itu. Berapa banyak Orang Minang bersengketa tentang Hak Ulayat pusako tingginya di Pengadilan Negeri? Padahal Sistem Hukum Adat Minang mempunyai lembaga penyelesaian sengketa sendiri. Ini terjadi karena salah anggapan bahwa hukum adat lebih rendah dari hukum negara. “Tidak selesai di bawah (KAN misalnya), naik ke atas (Pengadilan)”. Miris kan?

Begitu juga ketika Hukum Negara ikut campur ke dalam Sistem Hukum Agama. Perda Zakat misalnya. Negara mewajibkan orang tertentu membayar zakat. Ini merubah tatanan Sistem Hukum Agama. Orang itu bayar zakat karena Perda padahal seharusnya karena perintah Allah.

Baca Juga :  Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Cara yg baik dan benar itu belajarlah dari sejarah “Adat Bersandi Sara’, Sara’ Bersandi Kitabullah. Sara’ Mangato, Adat Mamakai”. Sistem Hukum yg berbeda itu bukan untuk diperbandingkan mana yg tinggi mana yg rendah. Tapi harmonisasikan. Sistem Hukum yg ada saling menguatkan dan berjalan sesuai dengan domain-nya masing.

Jangan seperti Perang Paderi. Kaum Adat dikondisikan berbeda pandangan dengan Kaum Paderi. Peranglah mereka, tapi yg menang Belanda juga.(*)

Follow WhatsApp Channel prokabar.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi
Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur
IKHLAS itu MUDAH
Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional
Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak
Munajat Cinta di Sepenggal Tanah Surga
Muktamar NU ke-35, Menentukan Arah Khidmah NU dan Masa Depan Umat
Di Tanah Kelahiran, Harapan Kami Menggantung di Ujung Pena Regulasi
Tag :

Berita Terkait

Selasa, 29 September 2026 - 11:11 WIB

Penanganan Karhutla Indonesia Berbasis Teknologi

Selasa, 29 September 2026 - 10:10 WIB

Pendidikan Gratis, Jalan Menuju Indonesia yang Cerdas, Adil dan Makmur

Minggu, 13 September 2026 - 05:44 WIB

IKHLAS itu MUDAH

Rabu, 2 September 2026 - 13:57 WIB

Menata Ulang Lanskap Kebijakan Kesejahteraan: Dari Ilusi Desil Menuju Taksonomi Pendapatan Berbasis Keadilan Konstitusional

Senin, 31 Agustus 2026 - 15:36 WIB

Sekolah Berbasis Potensi, Minat dan Bakat Anak

Berita Terbaru

Daerah

Tidak Semua Anak Pulang ke Rumah yang Sama 

Rabu, 7 Okt 2026 - 12:01 WIB

Artikel

Pukul 23.00 WIB, Uang Tak Laku Lagi di Pasaman

Selasa, 6 Okt 2026 - 20:33 WIB