Padang, Prokabar – Terkait pemberitaan tentang lambatnya penyerahan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa atau BLT DD yang disampaikan HM Nurnas Sekretaris Komisi I DPRD Sumbar, dibantah oleh Konsultan Pendamping Kementerian Desa Wilayah Sumatera Barat Khairul Anwar Tan Rajo.
Khairul menyebut data yang yang ditayang oleh HM. Nurnas adalah data beberapa hari yang lalu, dimana dalam tayangan data tersebut disampaikan bahwa BLT baru cair sampai lebaran ketiga sebanyak 748 desa/nagari dari 982 desa/nagari di Sumbar atau lebih kurang 79 persen.
“Padahal sampai kemaren Selasa 26 Mei 2020 BLT DD tahap I sudah cair di Sumbar sebanyak 758 desa/nagari atau sekitar 82 persen dan per hari ini Rabu tanggal 27 Mei 2020 sudah cair sebanyak 770 desa/nagari atau sekitar 83 persen,” ulas Khairul Anwar Tan Rajo.
Disamping itu pencairan BLT DD tahap II juga sudah di cairkan pada 138 dari 928 desa/nagari di Sumbar atau sekitar 14 % dan akan terus dilakukan percepatan karena dana ini sangat diharapkan oleh masyarakat terdampak C19.
“Kita menyadari bahwa terjadi keterlambatan pada beberapa desa/nagari di Sumbar terkait penyaluran BLT DD, tapi tidak tepat juga kalau hal ini dikatakan lambat, sebab BLT DD juga terhambat dengan kusut masainya data penerima bantuan dari institusi lain,” lanjutnya.
Sementara pemerintah desa/nagari menginginkan, penyerahan bantuan tersebut dilakukan secara serentak guna meminimalisir kesalah pahaman dan kegaduhan masyarakat karena sebahagian masyarakat sudah menerima dari satu instansi sementara yang lainnya belum.
Lanjutnya disamping hal di atas keterlambatan juga disebabkan, karena alokasi DD yang ada pada kas desa/nagari sudah terpakai untuk kegiatan sebelum ada perintah peneyerahan BLT DD dari pemerintah, sehingga hal tersebut membutuhkan waktu untuk pengajuan dana desa tahap berikutnya untuk digunakan sebagai BLT DD di desa/nagari.
“Benar bahwa semua regulasi telah lengkap, akan tetapi kita juga harus pahami bahwa bantuan dampak covid-19 tidak hanya diserahkan oleh Kementrian Desa melalui BLT DD saja, akan tetapi banyak bantuan yang masuk ke desa/nagari. Sehingga desa/nagari juga harus berhati-hati menggunakan data yang disinyalir terjadi pemanfaat ganda,” kata Tan Rajo.
“Mengurai data penerima bantuan bukanlah hal yang sederhana dan kita tidak bisa melihat dari hilirnya saja, sehingga memunculkan kesimpulan slow dan lalai, tapi juga harus disilau persoalan yang terjadi pada hulu terkait data penerima manfaat di Sumatera Barat,” tegas Tan Rajo.
“Kita harus mengapresiasi kerja kerja keras pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan kota, pemerintah desa/nagari dan pendamping desa, atas tersalurnya BLT DD di daerah mereka, bahkan satu hari menjelang lebaranpun mereka masih berjibaku untuk melakukan proses pencairan BLT DD di desa/nagari,” tutupnya.(rls)
