Agam, Prokabar — Terkait sejumlah Bantuan Langsung Tunai atau BLT yang tidak tersalurkan secara serentak dan merata, berdampak buruk pada jajaran pemerintahan nagari beserta petugas sosial lainnya. Berbagai tuduhan dan prasangka dari masyarakat, terutama tidak menerima bantuan tersebut.
Polemik dimulai dari Bantuan berupa beras dan garam Di Kabupaten Agam. Hingga BLT Provinsi Sumatra Barat, hingga BLT Kementrian Sosial terus bergejolah berupa cercaan kepada walinagari hingga ke wali jorong.
“Sangat kami rasakan berbagai tekanan dan cobaan. Warga yang tidak terdata ke dalam penerima bantuan, berprasangka buruk kepada kami,” ungkap Hadi Fajri, Walinagari Bayur, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Akhir pekan lalu.
Kendala yang dihadapi terjadi pada tidak serentaknya penyaluran yang diberikan kepada masyarakat miskin. kondisi itu berdampak pada masyarakat yang belum mendapatkan bantuan.
Selain itu, data yang telah dihimpun dari tingkat jorong dan nagari, banyak yang tidak cocok dikembalikan pemerintah pusat. “Mungkin data yang digunakan data lama, sehingga sering kali terjadi kesalahan terhadap penerima yang semestinya,” tuturnya.
“Kami sudah melakukan pengakuratan data dengan melakukan pendataan ke tengah masyarakat. Dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Bertujuan data keluarga miskin yang tercatat di PKH dan lainnya, tidak tumpang tindih,” terangnya.
Namun sangat disayangkan, lanjut Hardi, saat data penyaluran penerima, terjadi banyak kesalahan. Kondisi tersebut membuat kenagarian dan jorong bingung dan serba salah.
Miswardi, TKSK atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Tanjung Raya, sekaligus Wali Jorong Pasa Nagari Maninjau membenarkan kondisi tersebut. Meski demikian, bersama pemerintah nagari terus berupaya mengambil kebijakan agar seluruh masyarakat prasrjahteta dapat merata memperoleh bantuan yang telah disediakan pemerintah.
“Kita ditingkat bawah ini sering mengalami benturan hebat dengan masyarakat. Namun kondisi ini pula kita diminta bijak menyikapinnya. Harus pandai mengambil keputusan dan memberi pemahaman tepat, sehingga masyarakat mampu memahami kondisi. Bagi penerima yang dianggap sudah mampu, akan kita upayakan untuk bisa membantu warga yang semestinya mendapat bantuan,” tutupnya. (rud)
















