Padang, Prokabar — Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah akan mengeluarkan Perwako terkait penerima bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat terdampak covid-19.
“Tidak bisa kita mengalokasikan, menggelontorkan dana rakyat tanpa ada aturan pendukungnya. Untuk itu bantuan BLT kepada masyarakat kota Padang yang terdampak kita buatkan Perwakonya,” ungkap Mahyeldi pada Prokabar, kemarin (13/5).
Lebih lanjut ia memaparkan dalam perwako ada kategori masyarakat yang tidak boleh mendapatkan BLT, diantaranya PNS, Polri, TNI, Pegawai BUMN atau BUMD dan Pesiunan.
“Selain daripada itu, selama mereka terdampak maka termasuk mendapatkan BLT dari Pemko Padang. Itu kita tuangkan dalam Perwako,” ungkapnya.
Untuk itu dirinya meminta, Camat, Lurah hingga RT melakukan pendataan, tanpa melihat fisik rumah warga.
“Mungkin saja ada saat ini warga rumahnya terbilang bagus namun terdampak, karena mereka sudah beberapa bulan tak berdagang, tabungan habis, mungkin mereka berada dalam kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu didata yang tidak masuk dalam kriteria tadi,” sambungnya
Dirinya mengatakan, pendataan BLT kota Padang saat ini berbasis di tingkat RT.
“Data kita satu pintu, di RT, karena kota Padang tinggal di salah satu RT kota Padang. Untuk itu, bagi yang merasa terdampak laporkan ke RT nanti di laporkan ke kelurahan, lalu mereka lakukan validasi baru dikirim ke dinas sosial,” jelasnya. (hdp)
















