Pesisir Selatan, Prokabar – Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Pesisir Selatan (Pessel), Sumbar, Yul Afnedi menilai kebijakan anggran Jaringan Pengamanan Sosial (JPS) dari APBD tidak memihak kepada masyarakat.
Ketidak berpihakan itu, terkonfirmasi dari minimnya alokasi dana JPS yang hanya Rp27,5 miliar, idealnya menurut ketua partai lambang matahari terbit itu, harus 50 persen dari alokasi dana fisik dalam APBD.
Berdasarkan data DPKAD Pessel, alokasi fisik tercatat sebesar Rp121 miliar. Namun yang dialokasikan untuk JPS, operasional dan pengadaan APD hanya Rp19 miliar saja.
“Anggaran Rp27,5 miliar itu belum memihak kepada masyatakat, mengingat jumlah masyarakat kita yang terdampak Covid-19 sangat banyak,” ujarnya pada Prokabar.com Rabu (29/4).
Padahal, yang layak menerima bagi masyarakat Pessel ada 120 ribu KK, kalau Rp27,5 miliar artinya tidak logika itu.
“Masyarakat butuh makan jangan begitulah, bupati harus hadir disitu, ini persoalan perut jangan sampai masyarakat kita yang lapar,” ungkapnya.
Dia menyarankan kepada pemerintah daerah untuk menetapkan anggaran Covid-19 ini jangan ada saling egois, sebab, kalau egois masyarakat yang menjadi imbasnya.
“Pemerintah jangan egois lah dalam menetapkan anggaran Covid-19 ini, kasihan kita kepada masyarakat, tolong lah itu, masyarakat sudah menjerit tu,” ujarnya lagi.
Dia menyebut, besaran nilai yang digelontorkan Pemkab Pessel untuk penanganan Covid-19 ini sangat berdampak pada tingkat kepercayaan diri masyarakat dalam penanganan Covid-19 ini.
Masalah lainnya yang muncul adalah penetapan dana senilai Rp27,5 miliar tersebut yang saat ini dinilai tidak memihak kepada masyarakat.
“Sebab saat ini banyak muncul keluhan dari masyarakat yang mengakui terancam tidak mendapatkan dana bantuan, padahal mereka berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut,” tutupnya,(min)
