Jakarta, Prokabar — Sabtu (25/4) lalu sejatinya diperingati sebagai hari Otonomi Daerah (Otda) ke 24. Milad Otda tersebut biasanya diselenggarakan meriah oleh seluruh daerah baik tingkat pemerintah provinsi, hingga di tingkat kabupaten dan kota.
Kegiatan rutin yang kerap digelar berupa upacara bendera, pemberian penghargaan pada kepala dinas, badan, camat, lurah, dan kepala desa yang melakukan terobosan hebat, sampai penyerahan hadiah bagi pemenang lomba otonomi daerah. Selanjutnya tiap daerah, berusaha memberikan sentuhan kreasi tersendiri guna memeriahkan milad otda di daerahnya seperti mengadakan pawai, pameran, malam hiburan, dan sebagainya.
Namun, pandemi Covid-19 yang telah menyebar di seluruh provinsi Indonesia membuat pemerintah meniadakan seluruh rangkaian acara peringatan hari jadi otonomi ini.
Demikian penuturan pakar Otda, Prof. Dr. Drs. H. Djohermansyah Djohan, M.A atau yang akrab disapa Prof Djo saat diwawancarai melalui aplikasi daring, Selasa (28/4).
Dengan raut sedih Presiden i-OTDA ini mengenang lika-liku HUT Otda yang ditetapkan dengan Keppres RI No 11 Tahun 1996, 24 tahun lalu. “Sejak timbulnya reformasi, hari Otda sempat mati suri. Pemerintah akhirnya menghidupkannya kembali mulai tahun 2011, waktu itu saya menjabat Dirjen Otda Kemendagri, ditandai dengan penyerahan penghargaan kepada daerah berprestasi,” terang Prof Djo.
Teorinya, lanjut Guru Besar Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) ini, pemberian penghargaan atau reward ini adalah untuk memacu diri dan berkompetisi secara fair dengan kategori yang disiapkan Kemendagri. Maka, keluarlah daerah seperti Solo, Surabaya, Bandung, Kulonprogo, dan Banyuwangi menjadi daerah inovatif. Pemimpin-pemimpin daerah itu kecipratan promosi ke tingkat lebih tinggi seperti Joko Widodo yang dulunya berprestasi menjadi Wali Kota Solo kini menjabat Presiden RI.
“Walau hari jadi otonomi kali ini tak ada seremoni, kiranya kita perlu melakukan refleksi untuk mawas diri. Paling tidak ada empat hal menurut saya yang perlu kita atasi. Pertama, pilkada kita masih banyak masalah, karena itu perlu diperbaiki, salah satunya dengan menyatukan pilkada dan pemilihan DPRD. Kedua, implementasi Otsus Papua masih jauh dari paripurna, karena itu perlu dicarikan solusi dengan merevisi segera UU No 21 Tahun 2001. Ketiga, ibu kota negara baru tak perlu terlalu dipaksa jadi tahun 2024, karena itu Jakarta sebagai ibu kota negara yang ada saat ini hendaknya dibenahi. Dan terakhir, relasi pusat dan daerah dalam menghadapi bencana nasional non-alam Covid-19 kurang serasi dan lemah sinergi, karena itu baiknya hidupkan kembali kewenangan pemerintahan umum atau openbaarbestuurs, yang dipegang di tangan presiden sebagai chief of executive dengan para kepala daerah bahkan camat selaku pelaksananya. Hal ini bisa dilihat pada pasal 9 dan 25 UU No 23 tahun 2014” papar Dirjen Otda Kemendagri (2010-2014) ini lugas.
“Tanpa mengurangi semangat berotda, saya ucapkan Selamat Hari Otda ke 24. Majulah daerah, Mari saling bahu membahu, berantas Covid-19 hingga tuntas.” pungkas mantan Pj Gubernur Riau (2013-2014) ini. (rel)
